KEBIJAKAN KEIMIGRASIAN

UU Imigrasi Direvisi, Ada Klausul Baru untuk Akomodasi Golden Visa

Muhamad Wildan | Rabu, 17 Juli 2024 | 18:00 WIB
UU Imigrasi Direvisi, Ada Klausul Baru untuk Akomodasi Golden Visa

Direktur Jenderal Imigrasi Kemenkumham Silmy Karim menjawab pertanyaan wartawan saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (28/6/2024). ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/Spt.

JAKARTA, DDTCNews - Rancangan Undang-undang (RUU) Keimigrasian yang diinisiasi oleh DPR turut memuat klausul baru yang mengakomodasi implementasi kebijakan golden visa.

Saat ini, Pasal 64 ayat (3) UU Keimigrasian mengatur pemegang izin tinggal tetap diberikan izin masuk kembali yang berlaku selama 2 tahun sepanjang tidak melebihi masa berlaku izin tinggal tetap.

Nantinya, pasal tersebut akan direvisi agar pemegang izin tinggal mendapatkan izin masuk kembali dengan masa berlaku yang sama dengan masa berlaku izin tinggal tetap. "Hal ini merupakan konsekuensi logis baik dari sisi pelayanan agar tidak terjadi kesulitan bagi pemilik izin tinggal tetap dan juga adanya golden visa," ujar Dirjen Imigrasi Silmy Karim, dikutip Rabu (17/7/2024).

Baca Juga:
Warga Asing Bisa Jadi Subjek Pajak Dalam Negeri, Begini Aturannya

Konsekuensi dari Pasal 64 ayat (3) UU Keimigrasian yang masih berlaku saat ini, pemegang izin tinggal tetap yang masih berlaku tapi izin masuk kembalinya habis tidak bisa masuk kembali ke Indonesia. "Ini ironis dan menimbulkan ketidakpastian layanan izin tinggal tetap, yang notabene merupakan penduduk Indonesia," ujar Silmy.

Untuk diketahui, golden visa telah diberikan oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) 22/2023. Merujuk pada Pasal 184 dari permenkumham tersebut, golden visa adalah pengelompokan dari visa tinggal terbatas, izin tinggal terbatas, izin tinggal tetap, dan izin masuk kembali untuk jangka waktu tertentu.

Golden visa diberikan untuk orang asing yang menanamkan modal di Indonesia. Golden visa menjadi landasan untuk memberikan izin tinggal selama 5 atau 10 tahun.

Baca Juga:
Optimalisasi Penerimaan, Juru Sita Tagih Utang Pajak WP Warga Asing

Bagi orang asing yang merupakan investor perorangan, izin tinggal selama 5 tahun diberikan bila orang asing tersebut mendirikan usaha Indonesia dan menanamkan modal senilai US$2,5 juta. Dalam hal orang asing ingin tinggal di Indonesia selama 10 tahun, orang asing harus menanamkan modal senilai US$5 juta.

Dalam hal orang asing ingin tinggal di Indonesia tetapi tidak memiliki rencana mendirikan usaha di Indonesia, izin tinggal 5 tahun diberikan bila orang asing menempatkan dananya di obligasi pemerintah, saham perusahaan publik Indonesia, atau tabungan/deposito di Indonesia minimal senilai US$350.000. Bila ingin tinggal di Indonesia selama 10 tahun tanpa mendirikan usaha di Indonesia, orang asing harus menempatkan dananya di instrumen yang sama minimal senilai US$700.000.

Selain untuk investor, golden visa juga diberikan untuk penyatuan keluarga, repatriasi, rumah kedua, orang asing berkeahlian khusus, tokoh dunia, hingga orang asing lanjut usia berusia 60 tahun atau lebih. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 11 Oktober 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Gerus Cadev, Jokowi Minta Menteri ESDM Segera Naikkan Lifting Migas

Senin, 07 Oktober 2024 | 10:45 WIB KEBIJAKAN MONETER

Pemerintah Bayar Utang Luar Negeri, Cadangan Devisa Turun Tipis

Minggu, 08 September 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN MONETER

Cadangan Devisa Naik Lagi Jadi US$150 Miliar, Ini Kata Bank Indonesia

Minggu, 08 September 2024 | 11:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Warga Asing Bisa Jadi Subjek Pajak Dalam Negeri, Begini Aturannya

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN