INGGRIS

Utang Mulai Turun, Kenaikan Tarif Pajak Dipandang Tidak Perlu

Muhamad Wildan | Jumat, 28 Mei 2021 | 17:30 WIB
Utang Mulai Turun, Kenaikan Tarif Pajak Dipandang Tidak Perlu

Ilustrasi.

LONDON, DDTCNews – Ekonom berpendapat Pemerintah Inggris tidak perlu menaikkan tarif pajak untuk konsolidasi fiskal menyusul data tingkat utang pemerintah yang dirilis kantor statistik nasional ternyata jauh lebih kecil dari proyeksi awal tahun.

Laporan ONS menyebutkan pemerintah merealisasikan penarikan utang sejumlah £31,7 miliar atau setara dengan Rp643 triliun pada April 2021 atau lebih rendah dari proyeksi badan pengawas anggaran atau Office for Budget Responsibility (OBR) senilai £39 miliar.

"Jumlah itu (utang pemerintah April 2021) lebih kecil £15,6 miliar daripada angka yang dipinjam pada April tahun lalu," tulis keterangan ONS dikutip pada Jumat (28/5/2021).

Baca Juga:
PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Dari catatan tersebut, para ekonom Inggris menilai pemerintah sudah tidak perlu lagi menggunakan skenario kenaikan pajak untuk konsolidasi fiskal. Apalagi, kegiatan ekonomi mulai dibuka secara bertahap dan langsung memberikan kontribusi pada penerimaan negara.

Ruth Gregory dari Capital Economics mengatakan posisi keuangan pemerintah tahun ini tak seburuk proyeksi OBR. Apalagi, bank sentral Inggris memprediksi pertumbuhan ekonomi pada tahun ini akan mencapai 7% atau lebih tinggi dari proyeksi OBR sebesar 4%.

"[Data ONS] memperkuat pandangan kami bahwa kenaikan pajak dan pemangkasan belanja yang paling ditakuti dapat dihindari," tutur Gregory.

Baca Juga:
Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Senada, ekonom dari Economic Affairs Julian Jessop berpendapat para pejabat Kemenkeu Inggris tak perlu berpikir meningkatkan beban pajak. Saat ini, cara terbaik mempercepat pemulihan ekonomi adalah dengan memotong beban pajak seiring dengan tingkat utang yang terus menurun.

Kepala Ekonom Pantheon Macroeconomics Samuel Tombs menuturkan pemulihan kegiatan ekonomi merupakan kabar baik bagi anggaran pemerintah. Menurutnya, pemerintah sudah berada di jalur yang tepat dalam menekan tingkat utang baru dan menggenjot pertumbuhan ekonomi.

"Tingkat utang publik harus terus diturunkan mengingat PDB agaknya akan naik sekitar 7% secara tahunan pada 2021. Itu akan dengan mudah mengalahkan prediksi 4% yang disampaikan OBR," ujarnya seperti dilansir dailymail.co.uk. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN