INGGRIS

Utak Atik Capital Gain Tax Bikin Gelisah Pengusaha

Redaksi DDTCNews | Jumat, 31 Juli 2020 | 08:01 WIB
Utak Atik Capital Gain Tax Bikin Gelisah Pengusaha

Salah satu sudut jalan di London, Inggris. (Foto: bull.io)

LONDON, DDTCNews - Pengusaha kecil dan menengah Negeri Ratu Elizabeth dibuat cemas dengan wacana pemerintah yang hendak merombak kebijakan pajak capital gain atas keuntungan tertentu.

Pendiri konsultan bisnis, Cavendish Corporate Finance Lord Leigh mengatakan sejumlah pengusaha mengkhawatirkan pemerintah akan menambah penerimaan negara dengan mengubah struktur pajak capital gain.

Pasalnya, hingga kini belum ada rencana yang jelas dari pemerintah terkait perubahan kebijakan pajak yang dibebankan atas keuntungan yang dihasilkan dari pengalihan aset atau harta.

Baca Juga:
Pembukuan Pakai Bahasa Inggris, WP Kini Bisa Beri Tahu via Kring Pajak

"Tinjauan kebijakan telah mendorong pengusaha untuk tidak mengambil risiko (sampai pemerintah mengeluarkan kebijakan resmi)," katanya di London, seperti dikutip Senin (27/7/2020).

Lord Leigh menyebutkan banyak pengusaha yang memikirkan opsi untuk mempercepat penjualan aset dalam rangka mengamankan keuntungan. Hal ini dilakukan tidak lain agar keuntungan yang didapat tidak tergerus lebih dalam dengan kebijakan capital gain tax yang baru.

Menurutnya, hingga saat ini hanya sedikit detail yang diberikan pemerintah terkait dengan perombakan capital gain tax. Momentum pengumuman anggaran pemerintah pada Oktober 2020 disebut sebagai sarana pemerintah menyampaikan perubahan kebijakan pajak kepada publik.

Baca Juga:
Apa Itu Pajak Kertas Dinding (Wallpaper Tax)?

Seperti diketahui, rezim capital gain tax di Inggris berlaku atas keuntungan yang dihasilkan atas pengalihan suatu aset seperti perusahaan. Tarif capital gain tax di Inggris dipatok sebesar 20% atas laba atau keuntungan yang dihasilkan dari suatu transaksi atau pengalihan aset.

Pemerintah menetapkan tarif khusus capital gain tax sebesar 10% untuk pengalihan aset yang nilainya tidak lebih dari £1 juta atau setara Rp18,7 miliar. Ambang batas tersebut baru saja direvisi pemerintah pada Maret 2020 dari patokan sebelumnya yang mencapai £10 juta.

Kini, rencana perubahan membuat gelisah pengusaha karena pemerintah mempunyai ruang luas untuk perubahan kebijakan mulai dari tarif sampai ambang batas. Selain itu, pungutan capital gain tax di Inggris juga ikut memengaruhi besaran manfaat pensiun yang didapatkan warga negara.

Baca Juga:
Menurut Sejarah, Pajak Ternyata Punya Kaitan Erat dengan Pemberontakan

Sementara itu, Partner RSM Grup Chris Etherington menyebutkan adanya peningkatan jumlah klien yang ingin memajukan transaksi penjualan dengan adanya rencana revisi pajak capital gain.

Dia menyebutkan jika pemerintah meningkatkan pungutan pajak capital gain dan dibarengi kenaikan PPh, maka sudah ada komitmen memindahkan usaha dan tidak menjadi subjek pajak dalam negeri Inggris.

"Saya sudah mendapati beberapa orang yang mengatakan jika pajak capital gain naik sejalan dengan pajak penghasilan, maka mereka ingin meninggalkan negara itu [untuk tujuan pajak]," terangnya dilansir bmmagazine.co.uk. (Bsi)


Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 06 Oktober 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pembukuan Pakai Bahasa Inggris, WP Kini Bisa Beri Tahu via Kring Pajak

Jumat, 09 Agustus 2024 | 16:00 WIB KAMUS PAJAK

Apa Itu Pajak Kertas Dinding (Wallpaper Tax)?

Selasa, 28 Mei 2024 | 10:30 WIB SEJARAH PAJAK DUNIA

Menurut Sejarah, Pajak Ternyata Punya Kaitan Erat dengan Pemberontakan

BERITA PILIHAN
Rabu, 23 Oktober 2024 | 12:00 WIB LITERATUR PAJAK

4 Kunci Strategis Cegah Sengketa Pajak, Selengkapnya Baca Buku Ini

Rabu, 23 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Piloting Modul Impor-Ekspor Barang Bawaan Penumpang Tahap III Dimulai

Rabu, 23 Oktober 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dasar DJP dalam Menetapkan Status Suspend terhadap Sertel Wajib Pajak

Rabu, 23 Oktober 2024 | 10:30 WIB PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Adakan Pemutihan Pajak Kendaraan, Pemprov Targetkan Raup Rp105 Miliar

Rabu, 23 Oktober 2024 | 10:00 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Beberkan Alasan Pembentukan Badan Aspirasi Masyarakat

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:45 WIB DPR RI

Said Abdullah Kembali Terpilih Jadi Ketua Banggar DPR

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:33 WIB KURS PAJAK 23 OKTOBER 2024 - 29 OKTOBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Menguat Atas Nyaris Semua Mata Uang Mitra

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:19 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Kementerian Keuangan Kini di Bawah Langsung Presiden Prabowo

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu