Usung Transparansi Proses Bisnis, Taxpayer Account Dimatangkan

JAKARTA, DDTCNews – Perbaikan proses bisnis menjadi agenda penting Ditjen Pajak (DJP) tahun ini. Otoritas bakal mengandalkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak. Salah satu instrumen yang dipakai adalah taxpayer account.

Direktur Potensi, Kapatuhan, dan Penerimaan Pajak Ditjen Pajak (DJP) Yon Arsal mengatakan sistem taxpayer account akan beroperasi secara elektronik sepenuhnya. Kebijakan ini akan menciptakan efisiensi dalam proses bisnis DJP di masa mendatang.

“Gambaran di 2019, kami akan lakukan simplifikasi pelayanan. Semua akan berbasis elektronik,” katanya dalam seminar bertajuk ‘Outlook Penerimaan Pajak Indonesia Tahun Anggaran 2019: Strategi dan Tantangannya’ di Auditorium Universitas Indonesia (UI) Salemba, Senin (28/1/2019).

Yon menerangkan sistem taxpayer account akan menyatukan beberapa proses bisnis di DJP, terutama yang berhubungan dengan wajib pajak. Sistem tersebut nantinya memungkinkan wajib pajak untuk berinteraksi dengan fiskus melalui media digital internet.

Wajib pajak, lanjutnya, dapat memantau setiap urusan dengan petugas pajak. Proses pemeriksaan hingga keberatan dapat dilakukan melalui sistem ini. Dengan demikian, akan ada minimalisasi penyalahgunaan kewenangan dan menutup celah suap kepada petugas pajak.

“Dengan elektronik kita kurangi interaksi [fisik]. Dengan taxpayer account, wajib pajak bisa melihat sampai mana proses dengan DJP, misal keberatan atau pemeriksaan. Jadi, ini juga untuk peningkatan mutu dan tata kelola pemeriksaan,” jelas Yon.

Menilik informasi dari laman resmi DJP, sudah ada 12 kantor pelayanan pajak (KPP) sebagai KPP Piloting aplikasitaxpayer account mulai 1 Juli 2018 hingga 31 Desember 2018. Taxpayer account mendorong pengendalian internal atas ketersediaan dan validitas data sehingga ada informasi akuntansi yang rapi, cepat, dan akurat.

Selain terkait taxpayer account, DJP juga akan bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI) dalam penempatan devisa hasil ekspor (DHE). DJP juga akan menguatkan kerja sama dengan Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK) dan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan setoran pajak ke kas daerah.

“Tahun ini kita akan bantu pemda mengoptimalkan pajak daerah dan kerja sama dengan DJPK. Dengan begitu, DJP juga dapat data signifikan untuk pengawasan kepatuhan wajib pajak bendahara karena 8%-9% penerimaan kita dari bendahara itu cukup signifikan,” jelas Yon.

Sekadar informasi, seminar ini diadakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Pajak (IAI KAPj). Kali ini, IAI KAPj bekerja sama dengan Program Studi Magister Akuntansi Pendidikan Profesi Akuntan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (MAKSI PPAk FEB UI) dan Tax Education and Research Center (TERC) FEB UI. (kaw)