Update Aturan Grup PPN Dirilis, Jasa Keuangan Diuntungkan

LUKSEMBURG, DDTCNews – Pemerintah Luksemburg memberlakukan aturan grup pajak pertambahan nilai (PPN) atau value added tax (VAT) grouping terbaru. Aturan yang termaktub dalam UU Nomor 7278 ini disahkan pada 26 Juli dan mulai berlaku sejak 31 Juli 2018.

Di Uni Eropa (UE), VAT Grouping tercantum dalam Pasal 11 dari Aturan PPN UE, yang merupakan klausul opsional yang mungkin ingin digunakan negara anggota, sebagai lawan dari klausul wajib yang harus mereka terapkan.

Opsi ini pada dasarnya memberikan kemungkinan bagi negara anggota untuk memperlakukan dua atau lebih orang yang - meskipun secara hukum independen - terikat erat satu sama lain oleh hubungan keuangan, ekonomi dan organisasi, sebagai orang yang dapat dikenai pajak tunggal untuk tujuan PPN.

Dalam kasus sekelompok perusahaan, pada hukum setiap perusahaan merupakan orang hukum yang terpisah. Namun, dalam konteks grup PPN, kelompok perusahaan itu akan dianggap sebagai pembayar pajak tunggal untuk tujuan PPN.

Rezim PPN terbaru di Luksemburg ini memberi pengecualian tambahan wajib pajak dari pengenaan PPN atas kegiatan tertentu yang diselenggarakan untuk kepentingan publik. Penyelenggara kegiatan bisa membentuk cost-sharing group (CSG) agar mendapatkan layanan tanpa dikenakan PPN.

“Berlakunya rezim grup PPN baru akan menguntungkan perusahaan jasa keuangan, khususnya yang tidak dapat lagi mengakses rezim IGP (Independent Group of Persons). Setiap negara anggota bisa dianggap sebagai wajib pajak,” demikian aturan grup PPN terbaru melansir tax-news.com, Jumat (10/8).

Adapun dalam aturan hukum UE tentang grup PPN dimaksudkan untuk memberikan negara anggota alat untuk memerangi penyalahgunaan dan penggelapan pajak. Sekaligus menyediakan penyederhanaan administrasi kepada orang yang dipajaki.

Anggota grup PPN bertanggung jawab untuk memastikan nilai pendapatan yang diperoleh, walaupun persediaan aset milik anggota grup tidak dikenakan PPN. Terlebih entitas usaha itu hanya bisa sekali merestitusi PPN dan bisa diajukan kepada otoritas pajak.

Pengecualian grup PPN ini berlaku bagi penyedia aset kelas kecil yang tidak mampu membeli aset secara pribadi. Jelas berbeda dengan penyedia aset kelas besar yang dengan mudah membeli aset semacam itu.

Di samping itu, fitur grup PPN diklaim cukup menarik tidak hanya bagi usaha yang sebelumnya menggunakan rezim IGP, tetapi juga usaha lain yang telah terbebas dari pengenaan PPN seperti real estat, perbankan, ekuitas swasta, asuransi, sektor manajemen aset, hingga bagi yang bertujuan meningkatkan arus kas dengan mengurangi setoran PPN di muka dalam transaksi intra grup.

Grup PPN akan menjadi rezim opsional yang perlu dipertahankan setidaknya selama 2 tahun kalender, serta tersedia untuk entitas dengan status bentuk usaha tetap (BUT) di Luksemburg dan memenuhi sejumlah persyaratan naik substantif dan formal.

Namun aturan tersebut tidak mengatur skema grup PPN secara lintas batas, walaupun kantor cabang di luar Luksemburg telah memenuhi syarat. Entitas yang memilih aturan itu harus terikat oleh institusi keuangan, ekonomi, maupun organisasi, seperti yang telah didefinisikan dalam beleid tersebut. Secara khusus, tautan keuangan perlu disertifikasi oleh auditor atau akuntan terdaftar terlebih dulu. (Amu)