JERMAN

Dua Negara Ini Sepakati Perjanjian Pajak Soal Pekerja Lintas Batas

Redaksi DDTCNews | Selasa, 07 Juli 2020 | 11:37 WIB
Dua Negara Ini Sepakati Perjanjian Pajak Soal Pekerja Lintas Batas

Ilustrasi. (DDTCNews)

BERLIN, DDTCNews—Jerman dan Luksemburg menyepakati untuk memperpanjang jangka waktu kebijakan pajak untuk pekerja lintas batas selama masa pandemi virus Corona atau Covid-19.

Anggota Parlemen Jerman Andreas Steier mengatakan kesepakatan perihal pajak pekerja lintas negara antara Jerman dan Luksemburg seharusnya selesai 30 Juni 2020. Kini perjanjian tersebut diperpanjang untuk satu bulan ke depan hingga akhir Juli 2020.

"Saya senang Luksemburg dan Jerman tetap mempertimbangkan situasi di mana ada puluhan ribu karyawan yang harus bekerja dari rumah," katanya dikutip Selasa (7/7/2020).

Baca Juga:
Negara Ini Bakal Pangkas Tarif Bea Masuk Minuman Beralkohol

Untuk diketahui, Jerman dan Luksemburg menyepakati perjanjian khusus untuk pekerja lintas yurisdiksi selama masa pandemi demi mencegah pengenaan pajak berganda atas penghasilan pekerja yang terpaksa bekerja dari rumah.

Dengan perjanjian itu, karyawan asal Jerman yang bekerja di Luksemburg, tetapi terpaksa melakukan pekerjaan di Jerman karena pandemi maka hak pemajakan atas penghasilan tetap menjadi kewenangan Luksemburg.

Dengan kata lain, perjanjian tersebut menganulir ketentuan periode waktu selama 19 hari untuk menentukan status sebagai subjek pajak dalam negeri untuk kepentingan perpajakan di kedua negara.

Baca Juga:
Ramai Lapor ke Otoritas, WP di Negara Ini Muak dengan Tax Evasion

Perjanjian khusus itu juga berlaku sebaliknya. Pekerja Luksemburg yang bekerja di Jerman dan terpaksa bekerja dari rumah atau di Luksemburg karena pandemi maka hak pemajakan atas penghasilan menjadi wewenang Jerman.

Pada aturan normal, kebijakan perpajakan untuk pekerja lintas batas antara Jerman dan Luksemburg menyatakan seorang karyawan bila melakukan pekerjaan lebih dari 20 hari kerja dalam satu tahun kalender di masing-masing wilayah maka atas upahnya akan dikenakan sebagian pungutan PPh di tempat karyawan bekerja.

Perjanjian pajak pekerja lintas batas diteken Jerman dan Luksemburg pada 3 April 2020. Perjanjian dapat diperpanjang secara otomatis selama satu bulan jika kedua belah pihak tidak melakukan terminasi perjanjian secara sepihak.

Dilansir dari Tax Notes International, pelonggaran kebijakan pajak untuk pekerja lintas batas tak hanya dilakukan Jerman terhadap Luksemburg. Perjanjian juga berlaku dengan Belanda, Austria dan Belgia. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Minggu, 20 Oktober 2024 | 14:00 WIB HONG KONG

Negara Ini Bakal Pangkas Tarif Bea Masuk Minuman Beralkohol

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja