EKONOMI DIGITAL

Upaya Pencapaian Konsensus Pajak Ekonomi Digital Masih Penuh Tantangan

Redaksi DDTCNews | Jumat, 02 Oktober 2020 | 09:27 WIB
Upaya Pencapaian Konsensus Pajak Ekonomi Digital Masih Penuh Tantangan

Direktur Perpajakan Internasional Ditjen Pajak (DJP) John Hutagaol. (tangkapan layar Youtube BKF)

JAKARTA, DDTCNews – Proses pencapaian konsensus global terkait pemajakan ekonomi digital masih berlangsung alot, terutama menjelang deadline akhir tahun ini.

Direktur Perpajakan Internasional Ditjen Pajak (DJP) John Hutagaol mengatakan proses pembahasan konsensus oleh Inclusive Framework masih penuh tantangan. Proses diskusi masih berkutat pada implementasi Pilar 1 Unified Approach dan Pilar 2 Global Anti-Base Erosion (GloBE).

“Sejak 7 tahun lalu dibahas dan masih butuh waktu untuk capai konsensus global,” katanya, Kamis (1/10/2020).

Baca Juga:
Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

John menyebutkan pada fase akhir pembahasan justru muncul berbagai ide dan variasi kebijakan untuk menjawab tantangan pemajakan atas ekonomi digital. Salah satu yang alot dibahas adalah terkait dengan implementasi Pilar 1.

Berbagai usulan muncul terkait dengan bentuk ideal implementasi Pilar 1. Publikasi OECD menyebutkan adanya usulan penerapan safe harbour dan opsi perluasan jangkauan kebijakan tidak hanya sebatas perusahaan multinasional digital tapi juga industri konvensional berbasis konsumen.

"Jadi, banyak tantangan pemajakan ekonomi digital dalam diskusi konsensus global, terutama untuk pembahasan Pilar 1," ungkap John.

Baca Juga:
Kantor Pajak Telepon 141.370 WP Sepanjang 2023, Kamu Termasuk?

Namun demikian, John mengatakan proses pembahasan tetap berjalan dengan harapan dapat tercapai kesepakatan sebelum akhir tahun ini. Menurutnya, posisi pemerintah tidak berubah yakni berkomitmen merampungkan konsensus global melalui jalan multilateral.

"Indonesia telah berpartisipasi aktif pada level internasional dengan memberikan komitmen untuk perumusan kebijakan pajak internasional melalui kolaborasi dengan negara lain,” imbuhnya. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:00 WIB LAYANAN PAJAK

Kantor Pajak Telepon 141.370 WP Sepanjang 2023, Kamu Termasuk?

Rabu, 25 Desember 2024 | 08:00 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Tahap Pra-Implementasi Aplikasi Coretax, DJP Imbau WP Soal Ini

Selasa, 24 Desember 2024 | 18:00 WIB KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Hingga November, Kanwil DJP Jakbar Kumpulkan Pajak Rp57,67 Triliun

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bagaimana Cara Peroleh Diskon 50 Persen Listrik Januari-Februari 2025?

Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan