Upah Minimum Tidak Naik, Ini Kata Sri Mulyani Soal Cara Jaga Daya Beli

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pemerintah tetap akan berupaya menjaga daya beli masyarakat meskipun upah minimum provinsi (UMP) tidak naik pada 2021.

Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan mengandalkan berbagai program bantuan sosial (bansos). Menurutnya, penyaluran bansos terbukti efektif memperbaiki daya beli masyarakat. Hal ini tercermin dari membaiknya konsumsi produk makanan dan minuman.

"Pemerintah akan terus memperbaiki daya beli masyarakat," katanya melalui konferensi video, Selasa (27/10/2020).

Sri Mulyani menilai besaran UMP yang stagnan tidak akan terlalu berdampak pada konsumsi masyarakat lantaran laju inflasi sangat rendah, bahkan deflasi dalam 3 bulan terakhir. Namun, pemerintah tetap mewaspadai risiko penurunan daya beli masyarakat akibat kebijakan tersebut.

Pemerintah, dalam UU APBN 2021, telah menganggarkan Rp110,2 triliun untuk bansos melalui program pemulihan ekonomi nasional yang senilai total Rp356,5 triliun. Beberapa bansos yang dipastikan berlanjut hingga tahun depan misalnya program keluarga harapan (PKH), bantuan sembako, kartu prakerja, serta subsidi gaji untuk pekerja dengan upah di bawah Rp5 juta.

Menurut Sri Mulyani, pemerintah akan menggunakan instrumen fiskal untuk membantu memulihkan daya beli masyarakat tanpa mengganggu neraca keuangan perusahaan yang juga membutuhkan dukungan agar pulih pascapandemi.

"Itu yang dipakai instrumen fiskalnya untuk membantu sehingga perusahaan tetap bertahan atau bangkit kembali tapi masyarakat dan pekerja tetap bisa dijaga daya belinya," ujarnya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu berharap kebijakan UMP yang tidak naik mampu membantu pelaku usaha mempertahankan bisnisnya. Dengan demikian, mereka tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah merilis surat edaran yang meminta para gubernur menetapkan nilai UMP 2021 sama dengan tahun ini karena pandemi Covid-19. Kebijakan itu menjadi jalan tengah yang harus diambil untuk melindungi pekerja sekaligus keberlangsungan usaha. Simak artikel ‘Soal Upah Minimum 2021, Ini Surat Edaran Menaker pada Para Gubernur’.

Kebijakan itu juga didasarkan pada kajian mendalam oleh Dewan Pengupahan Nasional mengenai dampak Covid-19 terhadap pengupahan. Kajian itu menunjukkan pandemi telah menurunkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak pekerja, termasuk dalam pembayaran upah. (kaw)