KOTA BANDUNG

Uang Pajak Raib di Tangan Notaris

Redaksi DDTCNews | Kamis, 23 Juni 2016 | 17:48 WIB
Uang Pajak Raib di Tangan Notaris

BANDUNG, DDTCNews — Seorang notaris asal Bandung berinisial DS diduga terjerat kasus penggelapan pajak senilai Rp2,4 miliar milik kliennya yang bernama Dedy Mulyadi. Kasus yang ditangani Polsek Lengkong, Bandung, tersebut telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Bandung.

Tersangka DS dilaporkan atas dugaan penggelapan uang sesuai dengan Pasal 372 Ketentuan Umum dan Hukum Pidana (KUHP). Dedy Mulyadi selaku pihak pelapor juga membuat pengaduan ke Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Notaris Provinsi Jawa Barat.

Kasus yang telah berjalan hampir setahun ini bermula ketika Dedy atas nama PT Daekan Indar Indonesia membeli sebidang tanah seluas 4 hektare milik Oman Sutarman yang terletak di daerah Cimencrang, Gedebage, Bandung. Tanah tersebut dibeli seharga Rp30 miliar.

Baca Juga:
DJP Serahkan Kasus Penggelapan Pajak Rp63 Miliar ke Kejari

Untuk membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), Oman mengajak Dedy ke DS. Selanjutnya, Dedy menyerahkan dua lembar cek senilai Rp7 miliar dan Rp2,4 miliar kepada DS untuk dicairkan. DS lalu menyerahkan Rp7 miliar kepada Oman sebagai pembayaran tahap pertama.

Adapun yang Rp2,4 miliar masih berada di tangan DS. Perbuatan tersangka diketahui belakangan setelah Oman menanyakan uang pembayaran pajak ke Dedy. “Seharusnya uang Rp2,4 miliar itu disetorkan ke negara. Ini malah dipakai untuk kepentingan pribadi,” kata Dedy, pekan lalu.

Dedy mengaku, seperti dikutip fokusjabar.com, telah meminta DS segera menyetorkan uang pajak tersebut. DS juga telah berkali-kali membuat surat pernyataan sanggup membayar, namun tidak pernah direalisasikan, hingga akhirnya Deddy mengadukan DS ke penyidik. (Bsi)


Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 03 Januari 2025 | 15:30 WIB PENEGAKAN HUKUM

DJP Serahkan Kasus Penggelapan Pajak Rp63 Miliar ke Kejari

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:30 WIB KPP MADYA DUA BANDUNG

Ada Coretax, Pembayaran dan Pelaporan Pajak Bakal Jadi Satu Rangkaian

Jumat, 18 Oktober 2024 | 16:30 WIB KPP PRATAMA GIANYAR

Agar Lancar Pakai e-PHTB, Notaris/PPAT Harus Sudah Lapor SPT Tahunan

BERITA PILIHAN
Senin, 03 Februari 2025 | 18:30 WIB PMK 7/2025

Kemenkeu Terbitkan Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah

Senin, 03 Februari 2025 | 17:30 WIB PMK 136/2024

Ada De Minimis Exclusion, Pajak Minimum Global Bisa Jadi Nol

Senin, 03 Februari 2025 | 16:45 WIB KAMUS PAJAK

Apa Itu Surat Keputusan Pembetulan?

Senin, 03 Februari 2025 | 16:21 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Inflasi Januari Cuma 0,76 Persen, Diskon Listrik Jadi Penyebab

Senin, 03 Februari 2025 | 16:09 WIB KOTA TANJUNGPINANG

Waduh! Pemkot Dituding Bikin Agenda Fiktif Pencetakan Buku Perda Pajak

Senin, 03 Februari 2025 | 15:30 WIB CORETAX DJP

Baru! DJP Rilis Buku Panduan Pembuatan Bukti Potong PPh Via Coretax

Senin, 03 Februari 2025 | 15:21 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ada Titipan Pesan dari Gibran ke Bahlil Soal Elpiji 3 Kg, Apa Isinya?

Senin, 03 Februari 2025 | 15:09 WIB AGENDA PAJAK

Hadapi 2025, DDTC Gelar Seminar Eksklusif di Cikarang

Senin, 03 Februari 2025 | 14:09 WIB CORETAX SYSTEM

Perlu Waktu, Coretax Belum Nyambung ke Seluruh Bank dan Kementerian

Senin, 03 Februari 2025 | 14:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Tata Ulang Lahan Kebun Sawit, Pastikan Kepatuhan Pengusaha