Tutup Celah Penghindaran Pajak, Penerbitan Kuitansi Bakal Diwajibkan

BERLIN, DDTCNews – Menteri Keuangan Jerman Olaf Scholz membela aturan baru yang mengharuskan toko dan restoran menyediakan kuitansi atas setiap pembelian.

Peraturan direncanakan berlaku mulai 1 Januari 2020. Namun, aturan ini ditentang pemerhati lingkungan karena dikhawatirkan akan membuat banyak kertas terbuang sia-sia. Menanggapi hal ini, Scholz mengatakan kuitansi tidak harus dicetak, tetapi dapat dikirim melalui email.

“Kebijakan ini berfokus pada upaya penghindaran pajak atas penjualan yang bisa mencapai miliaran setiap tahunnya. Pasalnya, beberapa pedagang atau pemilik restoran tidak meneruskan pajak penjualan yang telah dibayar pelanggan ke negara," kata Scholz, Minggu (22/12/2019)

Adapun regulasi tersebut disusun untuk memerangi upaya penghindaran pajak pertambahan nilai (PPN). Namun, beberapa aktivis lingkungan khawatir kebijakan itu justru hanya akan menghasilkan tumpukan kuitansi yang tidak diinginkan dan dicetak di atas kertas yang tidak dapat didaur ulang.

Sementara itu, baru-baru ini, Menteri Ekonomi Peter Altmaier menyerukan perubahan agar tidak setiap pembelian kecil menggunakan kuitansi. Altmaier berujar ketika dia diberikan sebuah kuitansi, dia hanya akan meninggalkannya seperti 90% orang Jerman lainnya.

Akan tetapi, Scholz menegaskan hanya ingin setiap penjualan yang terjadi diberikan tanda bukti agar tingkat penjualan yang sebenarnya dapat dipastikan. Selain itu, dia menekankan tanda bukti tersebut tidak harus berbentuk struk tercetak, tetapi dapat pula berupa tanda elektronik.

"Kami ingin memastikan setiap penjualan yang terjadi. Untuk itu, harus ada tanda terima, baik di atas kertas atau dalam bentuk email. Namun, seluruh pihak yang berkepentingan membutuhkan waktu yang untuk bersiap-siap menghadapi aturan baru ini,” tegas Scholz.

Adapun aturan yang mewajibkan pemberian kuitansi ini telah disusun sejak 2016 silam. Kendati mendapat tentangan, penentang aturan itu mungkin tidak akan mendapatkan banyak dukungan dari Kanselir Jerman Angela Merkel.

Hal ini lantaran Merkel selalu merujuk pada efek dari penghindaran pajak tiap disinggung perihal upaya pembatalan kewajiban pembuatan tanda terima. Dia mengaku khawatir jika tidak ada kewajiban untuk membuat kuitansi.

Lebih lanjut, seperti dilansir seattletimes.com, tarif PPN standar yang berlaku di Jerman saat ini adalah sebesar 19%. Namun, untuk beberapa objek pajak seperti bahan makanan terdapat pengurangan tarif sebesar 7%. (kaw)