Tuntaskan Piutang BLBI, Kejaksaan Incar Pelanggaran Pajak Obligor

JAKARTA, DDTCNews - Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) menyatakan akan melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan piutang BLBI. Salah satu caranya dengan menelisik pelanggaran hukum pajak yang dilakukan para obligor atau debitur.

Wakil Jaksa Agung Setia Untung Arimuladi mengatakan Satgas bekerja dari seluruh penjuru pendekatan hukum, termasuk dari sisi perpajakan. Menurutnya, strategi itu perlu dilakukan untuk memastikan obligor dan debitur BLBI tidak memiliki celah menghindar dari kewajiban membayar piutang kepada negara.

"[Kami] melakukan pendalaman atas laporan aset para obligor dan kemungkinan adanya pelanggaran pajak di dalamnya," katanya, Jumat (27/08/2021).

Setia mengatakan Satgas memiliki tahapan kerja dalam menagih piutang dari para obligor dan debitur BLBI. Hingga saat ini, Satgas telah memanggil 48 orang yang dinilai memiliki kewajiban mengembalikan dana kepada negara.

Menurutnya, terdapat sejumlah kendala yang dihadapi Satgas BLBI, khususnya terkait dengan aset yang berada di luar negeri karena memiliki sistem hukum berbeda. Meski demikian, Satgas berkomitmen untuk menagih semua piutang BLBI dan memulihkannya sebagai aset negara.

Setia menyebut beberapa strategi yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan BLBI antara lain menggunakan pendekatan hukum perpajakan, memanfaatkan kerja sama internasional, serta melalui upaya gugatan keperdataan dan pembekuan aset baik di dalam maupun luar negeri.

Selain itu, Satgas juga memaksimalkan perjanjian mutual legal assistance dan perjanjian ekstradisi, yang sampai saat ini masih jarang dilakukan.

Di sisi lain, Setia berharap RUU Perampasan Aset segera disahkan karena membantu penyelesaian piutang BLBI. Menurutnya, RUU Perampasan Aset juga akan bermanfaat sebagai dasar penegak hukum dalam melakukan pengejaran harta kekayaan para penjahat ekonomi pada kasus lainnya di masa datang.

"Saya kembali mendorong semua pihak segera melakukan pembahasan dan pengesahan RUU Perampasan Aset yang dapat membantu Satgas BLBI saat ini, dan tugas lainnya di kemudian hari," ujarnya. (sap)