Tunggak Iuran BPJS Kesehatan, Pendapatan Pemda Bisa Kena Potong

JAKARTA, DDTCNews—Kementerian Keuangan menyebutkan tunggakan iuran BPJS Kesehatan di pemerintah daerah berpotensi memangkas dana alokasi umum (DAU) dan/atau dana bagi hasil (DBH).

Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 78/2020. Dalam PMK itu, memerinci ketentuan mengenai tunggakan kewajiban iuran peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Kelas III yang didaftarkan oleh pemerintah daerah.

Lebih lanjut, BPJS Kesehatan nantinya mengemban tugas untuk mencatat dan menagih tunggakan pembayaran kontribusi iuran sebagai piutang BPJS Kesehatan paling banyak untuk 24 bulan.

"Dalam hal BPJS Kesehatan telah melakukan upaya penagihan ... namun masih terdapat tunggakan, BPJS Kesehatan dapat menyampaikan permohonan penyelesaian tunggakan kepada Menteri Keuangan ... dengan tembusan Menteri Dalam Negeri ... melalui pemotongan dana alokasi umum (DAU) dan/atau dana bagi hasil (DBH)," bunyi beleid tersebut pada pasal 29 ayat 2, dikutip Kamis (2/7/2020).

Dalam menetapkan besaran tunggakan, BPJS Kesehatan melakukan rekonsiliasi untuk menyepakati besaran tunggakan. Kemudian, BPJS Kesehatan akan menghitung besaran tunggakan tersebut.

Besaran tunggakan ditentukan dengan memperhitungkan selisih lebih dari kontribusi pajak rokok ketimbang realisasi jaminan kesehatan daerah pada tahun anggaran sebelumnya serta pemotongan pajak rokok yang telah disetor ke BPJS Kesehatan pada tahun berkenaan.

Berdasarkan Perpres No. 82/2018 yang merevisi Perpres No. 64/2020, besaran kontribusi pajak rokok itu ditetapkan sebesar 75% dari 50% realisasi penerimaan pajak rokok di masing-masing provinsi, kabupaten, atau kota.

“Kontribusi ... langsung dipotong untuk dipindahbukukan ke dalam rekening BPJS Kesehatan,” bunyi pada 100 ayat 2 dari Perpres No. 82/2018.

Dari penetapan tunggakan itu, BPJS Kesehatan menyampaikan surat permintaan pemotongan DAU atau DBH kepada Dirjen Perimbangan Keuangan. Lalu, Dirjen Perimbangan Keuangan akan melakukan penghitungan besaran potongan.

Besaran potongan akan dihitung dengan mempertimbangkan permintaan pemotongan, besaran penyaluran, sanksi pemotongan, serta kapasitas fiskal daerah dari daerah yang bersangkutan.

DAU atau DBH yang dipotong berdasarkan penghitungan tunggakan kontribusi iuran tersebut akan disetorkan kepada BPJS Kesehatan.

Untuk diketahui, provinsi dengan kapasitas fiskal daerah yang dikategorikan sangat tinggi harus berkontribusi pada iuran peserta PBI JKN adalah sebesar Rp2.200 per orang per bulan, mulai 2021.

Untuk kapasitas fiskal daerah tinggi dan sedang, kontribusi iuran yang dibayarkan turun ke nominal Rp2.100 per orang per bulan. Sementara untuk kapasitas fiskal daerah rendah dan sangat rendah, iuran yang dibayarkan sebesar Rp2.000 per orang per bulan.

Untuk iuran peserta PBPU dan BP kelas III yang mencapai Rp42.000 per orang per bulan, terdapat bantuan iuran sebesar Rp7.000 pada 2021. Dari bantuan iuran itu, pemda akan membayar Rp2.800 dan pemerintah pusat sebesar Rp4.200,.

Dengan kata lain, peserta PBPU dan BP kelas III hanya membayar Rp35.000 per bulan. Meski begitu, iuran sebesar Rp35.000 tersebut bisa saja dibayarkan oleh pemda baik sebagian maupun seluruhnya. (rig)