Triwulan I, Begini Kinerja Pajak Kendaraan

SAMARINDA, DDTCNews – Pungutan berbasis kendaraan bermotor kini jadi andalan Kalimantan Timur untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini terlihat dari realisasi setoran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Baru (BBNKB) hingga triwulan pertama 2018.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim Ismiati mengatakan PAD khusus PKB tahun 2018 mencapai Rp788 miliar. Memasuki awal Mei, sudah tercapai 35,91% atau mencapai sekitar Rp282 miliar. Begitu juga dengan BBNKB yang mencatat kinerja positif.

"Sementara PAD dari BBNKB sudah mencapai 49,36% dari target Rp575 miliar. Atau sudah terkumpul Rp291 miliar lebih. Ditargetkan realisasi pajak tersebut bisa surplus," katanya, Minggu (13/5).

Melihat catatan positif dua instrumen pungutan tersebut, Bapenda akan terus mengoptimalkan potensi penerimaan dari komponen pajak daerah.

Tidak melulu soal menarik pungutan dari masyarakat, Ismiati juga menjelaskan, meningkatnya ketaatan masyarakat membayar pajak saat ini harus diimbangi pula dengan pelayanan yang dipermudah.

Salah satu kemudahan pelayanan itu adalah perubahan status tiga Samsat pembantu menjadi Samsat penuh. Seperti di Kecamatan Rapak (Balikpapan), Samsat Kecamatan Samboja (Kukar) maupun Samsat Kecamatan Samarinda Seberang (Samarinda).

Inovasi lainnya adalah kerja sama dengan perbankan serta kerja sama PT Pos Indonesia, sehingga memudahkan masyarakat dalam membayar kewajiban pajaknya.

"Setidaknya saat ini telah terjadi transaksi sekitar Rp3 miliar melalui PT Pos Indonesia. Termasuk kerja sama Bankaltimtara, BNI, maupun melalui payment point, ATM dengan pengembangan pelayanan pembayaran pajak, masyarakat tidak perlu lagi ke kantor Samsat," terang Ismiati.

Dia berharap semua penerimaan tersebut nantinya berkontribusi positif terhadap APBD Kaltim. Saat ini, PAD Kaltim mempunyai kontribusi 52% terhadap kontribusi secara keseluruhan, sehingga PAD menjadi motor utama pembangunan daerah dan tidak bergantung pada dana perimbangan dari pemerintah pusat.

“Jadi kalau PAD 52%, berarti dana perimbangan hanya 48%. Dari 52% PAD tersebut, 46% di antaranya merupakan supporting dari Bapenda Kaltim, dan tanggung jawab kita sekitar Rp3,8 triliun," tutupnya dilansir Kaltim Prokal. (Amu)