KEBIJAKAN PEMERINTAH

Tito Peringatkan Pemda, Vaksinasi Rendah Tak Dapat Jatah Dana Insentif

Dian Kurniati | Sabtu, 25 Desember 2021 | 12:00 WIB
Tito Peringatkan Pemda, Vaksinasi Rendah Tak Dapat Jatah Dana Insentif

Mendagri Tito Karnavian. (foto: Sekretariat Kabinet)

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan capaian vaksinasi Covid-19 menjadi salah satu indikator evaluasi kinerja pemerintah daerah.

Tito mengatakan evaluasi tersebut akan dilakukan pada awal 2022. Pemda dengan capaian vaksinasi rendah perlu siap-siap dikenai sanksi berupa penyesuaian alokasi dana transfer.

"Bagi [daerah] yang jomplang sekali [laju vaksinasinya], pasti kami akan sampaikan punishment," katanya dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (25/12/2021).

Baca Juga:
Pemeriksaan Kesehatan Gratis Dimulai Februari 2025, Begini Skemanya

Tito mengatakan pemerintah akan terus mendorong pemda menggenjot capaian vaksinasi hingga akhir Desember 2021. Menurutnya, percepatan vaksinasi akan melindungi masyarakat dari Covid-19 sekaligus memperbaiki indikator kinerja dari daerah.

Dia menjelaskan pemerintah pusat akan melakukan evaluasi kinerja pemda 2021 pada awal Januari 2021. Evaluasi di tingkat provinsi bakal dilakukan presiden, sedangkan Kemendagri mengevaluasi pemerintah di tingkat kabupaten/kota.

Evaluasi itu salah satunya untuk melihat capaian laju vaksinasi di masing-masing pemda. Bagi Pemda yang laju vaksinasinya sesuai target akan diberi apresiasi, sedangkan yang rendah akan diberikan sanksi.

Baca Juga:
Pemeriksaan Kesehatan Gratis Dilaksanakan Mulai Bulan Depan

Sanksi itu misalnya dengan tidak diberikannya dana insentif daerah (DID), evaluasi ulang terkait pemberian dana alokasi khusus (DAK), dan beragam bentuk sanksi lainnya.

"Yang jelas, Kemendagri akan menyampaikan ke publik daerah mana saja yang tak berhasil mencapai target vaksinasi," ujar Tito.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menargetkan capaian vaksinasi dosis pertama sebanyak 70% hingga akhir Desember 2021. Pemda pun diimbau meningkatkan laju vaksinasinya sehingga tidak terjadi ketimpangan angka vaksinasi antardaerah. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 25 Januari 2025 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemeriksaan Kesehatan Gratis Dimulai Februari 2025, Begini Skemanya

Kamis, 23 Januari 2025 | 19:25 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemeriksaan Kesehatan Gratis Dilaksanakan Mulai Bulan Depan

Minggu, 19 Januari 2025 | 16:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Tito Klaim Banyak Pemda Antusias Ikut Danai Makan Bergizi Gratis

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 10:11 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPh Final 0,5% dan PTKP Rp500 Juta, Intervensi Pemerintah Dukung UMKM?

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pahami Perincian Penelitian Bukti Potong Atas WP Restitusi Dipercepat

Jumat, 31 Januari 2025 | 08:30 WIB KOTA MEDAN

Kini Ada Opsen, Medan Mulai Aktif Tagih Pajak Kendaraan Bermotor

Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:11 WIB KONSULTASI CORETAX

Istri Pilih ‘Hanya Registrasi’ di Coretax, Perlu Lapor SPT Sendiri?

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Ada Fasilitas KITE, Menko Airlangga Ingin Daya Saing UMKM Meningkat

Kamis, 30 Januari 2025 | 14:30 WIB PERATURAN PAJAK

Ketentuan Terbaru Soal Penghapusan Piutang Pajak, Dowload di Sini!