Tingkatkan Transparansi, Pemda Perlu Susun Laporan Belanja Perpajakan

BALI, DDTCNews - Pemerintah daerah dinilai perlu mengikuti jejak pemerintah pusat untuk menyusun laporan belanja perpajakan (tax expenditure report).

Manager of DDTC Fiscal Research & Advisory (FRA) Denny Vissaro mengatakan pemerintah pusat menyusun laporan belanja perpajakan antara lain untuk meningkatkan transparansi fiskal. Menurutnya, tujuan dan semangat yang sama juga dapat diduplikasi oleh pemerintah daerah.

"Tax expenditure report di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota bisa meningkatkan transparansi fiskal di tingkat daerah," katanya dalam International Tax Forum 2024, dikutip pada Kamis (26/9/2024).

Denny mengatakan pemerintah pusat sejak 2018 telah secara rutin menerbitkan laporan belanja perpajakan sebagai upaya transparansi. Laporan ini menyediakan informasi belanja pemerintah pusat yang 'dikeluarkan melalui sistem pajak'.

Melalui laporan itulah akan terbaca rezim fasilitas pajak yang diterapkan dan komponen belanja perpajakannya secara holistik. Selain itu, keterkaitan antara belanja perpajakan dan kontribusi ekonomi yang dihasilkan bakal turut terbaca.

Berdasarkan data-data yang disajikan, laporan belanja perpajakan semestinya juga dapat menjadi sarana mengevaluasi berbagai fasilitas perpajakan yang telah diberikan. Dengan demikian, ruang perbaikan bisa terus dilakukan untuk fasilitas pajak yang ternyata belum optimal.

Denny menjelaskan deviasi peraturan pajak di tingkat daerah kini makin beragam, termasuk mengenai pemberian fasilitas pemutihan denda dan keringanan pokok pajak kendaraan bermotor (PKB) dan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). Terlebih, setelah UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) disahkan dan diimplementasikan.

UU HKPD, salah satunya, memberikan keleluasaan yang lebih luas bagi pemerintah daerah dalam memberikan fasilitas pajak daerah.

"Dalam hal ini, tax expenditure report di tingkat daerah mampu menyeimbangkan dari sisi transparansi dan memungkinkan evaluasi pajak dan retribusi daerah agar tetap efektif," ujarnya.

Denny menambahkan setiap daerah memiliki karakteristik fiskal yang berbeda. Melalui laporan belanja perpajakan pula, pemerintah daerah bisa saling belajar dan membandingkan fasilitas perpajakannya dengan daerah lain secara objektif dan terukur. (sap)