Tingkatkan Pelayanan Publik, Kemenkeu Sediakan Contact Center PRIME

JAKARTA, DDTCNews – Sebagai bentuk komitmen dalam memberikan pelayanan yang profesional, Kementerian Keuangan menyediakan layanan informasi melalui Pusat Kontak Layanan Kementerian Keuangan PRIME.

Konsep baru ini memberikan kemudahan bagi seluruh pemangku kepentingan seperti masyarakat umum, pelaku bisnis, instansi pemerintah pusat/daerah, serta pegawai Kemenkeu karena layanan ini terhubung dengan seluruh kontak layanan yang ada di lingkungan Kemenkeu.

Jika sebelumnya para pemangku kepentingan perlu menghubungi kanal masing-masing unit eselon I di lingkungan Kemenkeu, saat ini dapat dilakukan melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME yang menyediakan tiga saluran informasi.

Tiga saluran informasi tersebut antara lain telepon dengan kode akses 134; surat elektronik dengan alamat [email protected]; dan layanan Hubungi Kami pada situs web Kementerian Keuangan, www.kemenkeu.go.id/hubungi-kami.

Kabiro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Rahayu Puspasari mengatakan Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME merupakan salah satu tema sentral dalam inisiatif strategis layanan digital Kemenkeu.

“Diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi stakeholder dalam mendapatkan informasi mengenai tugas dan fungsi seluruh unit eselon I Kemenkeu sehingga melalui satu layanan bisa diperoleh semua informasi unit kerja Kementerian Keuangan,” katanya, Jumat (16/4/2021).

Untuk diperhatikan, adanya pusat kontak layanan ini tidak menutup pusat kontak layanan lainnya di lingkungan Kemenkeu, seperti Kring Pajak 1500200 dan Bravo Bea Cukai 1500225. Layanan PRIME dapat diakses pada setiap hari kerja (Senin s.d. Jumat) mulai pukul 08.00 s.d. pukul 16.00 WIB.

Namun, waktu layanan Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME menjadi pukul 08.00 hingga 15.00 WIB pada bulan Ramadan. Khusus untuk layanan yang perihal teknologi informasi dan komunikasi, pegawai Kemenkeu dapat mengakses dalam 24 jam 7 hari sepekan.

Rahayu menambahkan seluruh permintaan informasi, pelaporan gangguan teknis, hingga pengaduan terkait dengan pelanggaran/fraud nantinya akan tercatat dalam sistem sehingga prosesnya menjadi akuntabel.

Informasi pelapor juga tetap akan terjaga keamanannya, terutama soal pengaduan terhadap perbuatan yang berindikasi kecurangan dan penipuan. Hal ini merupakan bentuk komitmen Kemenkeu dalam memperbaiki layanan publik, dan transparansi keuangan negara​. (rig)