Himpun PNBP, Kemenkeu Bentuk 2 Direktorat Baru dan Angkat 1 Staf Ahli

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan berencana melaksanakan reformasi organisasi sebagai bagian dari optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pemerintah berupaya memperbaiki tata kelola PNBP di Indonesia. Menurutnya, reformasi organisasi untuk optimalisasi PNBP bahkan telah disinggung sejak pembahasan UU PNBP.

"Ini juga bagian dari reform institutional yang terjadi di Kementerian Keuangan. Kami dulu waktu membuat UU PNBP membicarakan ini sangat intensif bagaimana konstruksinya," katanya dalam rapat kerja komisi XI DPR, dikutip pada Kamis (14/11/2024).

Suahasil mengatakan pengelolaan PNBP selama ini masih dikelola oleh 2 direktorat di bawah Ditjen Anggaran (DJA), yakni Direktorat PNBP Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan serta Direktorat PNBP Kementerian/Lembaga.

Pengelolaan PNBP diatur di bawah DJA karena PNBP memiliki banyak komponen yang berasal dari kementerian/lembaga (KL). Bahkan dalam dalam perumusan kebijakan PNBP ini, pemerintah dan DPR akan membahas jenis PNBP yang dikumpulkan K/L, potensi penerimaan yang dihasilkan, serta alokasi anggaran yang berasal dari penggunaan PNBP.

Di DJA, Direktorat PNBP Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan mengurusi PNBP yang berasal dari SDA seperti royalti serta kekayaan negara yang dipisahkan seperti dividen BUMN. Sementara Direktorat PNBP Kementerian/Lembaga, mengurusi layanan pada kementerian/lembaga yang memiliki PNBP.

Dia menyebut Kemenkeu ingin membuat tata kelola PNBP lebih komprehensif yang memuat 3 aspek, yakni tersedia direktorat yang memikirkan kebijakan PNBP, memikirkan administrasi PNBP, serta memikirkan pengawasan PNBP. Oleh karena itu, pemerintah bakal menambah 2 direktorat atau unit eselon 2 baru untuk mengurusi PNBP, yakni Direktorat Pengawasan dan Penggalian Potensi PNBP pada DJA, serta Direktorat kebijakan PNBP pada Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal, yang saat ini tugasnya dilaksanakan oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF).

Selain itu, Kemenkeu juga bakal mengangkat seorang staf ahli menteri bidang PNBP, sebagaimana telah diatur dalam Perpres 158/2024.

"Inti dari kebijakan ini adalah memikirkan regulatory impact analysis yang harus ada yang memberikan second opinion, sementara DJA melakukan administrasinya dan pengawasan," ujarnya.

Suahasil menambahkan pengelolaan PNBP perlu diperkuat karena menyangkut penerimaan negara dengan nilai besar. pemerintah menargetkan PNBP senilai Rp492 triliun pada tahun ini, serta menyentuh Rp513,63 triliun pada 2025.

Dia berharap tata kelola PNBP terus membaik seperti Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) mengelola penerimaan dari kepabeanan dan cukai, walaupun juga memiliki tugas lain seperti fasilitasi perdagangan dan penegakan hukum. (sap)