Tingkatkan Pelayanan, Otoritas Manfaatkan User Experience Wajib Pajak

JOGJAKARTA, DDTCNews – Departemen Pendapatan Thailand (Revenue Departement/RD) melaksanakan transformasi digital untuk keperluan pajak dengan memanfaatkan pengalaman pengguna (user experience).

Hal ini disampaikan Ekniti Nitithanprapas, Dirjen Departemen Pendapatan Thailand dalam acara rapat tahunan ke-49 Study Group on Asian Tax Administration and Research (SGATAR) yang berlangsung pada 22-25 Oktober 2019 di Jogjakarta.

“Digitalisasi pada RD akan meningkatkan ekonomi Thailand melalui modernisasi pengumpulan pajak, pelayanan prima, dan tata kelola,” ujar Nitithanprapas di Hotel Tentrem, (23/10/2019).

Selain itu, RD telah melakukan user experience atas tampilan dan konten laman web serta fitur machine learning chatbot miliknya. Tidak hanya itu, user experience juga digunakan untuk mengembangkan aplikasi terkait dengan pelayanan pajak. Salah satunya adalah smart tax.

Aplikasi mobile tersebut dapat digunakan untuk pelaporan pajak, pembayaran pajak, dan beberapa permohonan adminitrasi terkait pajak. Kemudian, terkait dengan pengembangan inovasi termasuk pengembangan proses bisnis, RD menggunakan metode agile.

Adapun metode agile adalah serangkaian proses pengembangan perangkat lunak melalui kolaborasi antar lintas departemen. Selanjutnya, terkait dengan audit berbasis risiko ke depannya, RD berencana akan memanfaatkan artificial intelligence (AI).

“Untuk inovasi, kami melakukannya dengan mempersilakan staf di setiap tingkatan untuk membentuk tim dan menggagas inovasi. Sementara itu, inovasi dari luar dilakukan dengan peluncuran Hackatax. Dalam Hackatax ini, banyak perusahaan start-up yang bergabung,” imbuhnya.

Untuk mengembangkan aplikasinya, RD memang banyak menggandeng start-up yang telah memenuhi standar yang ditetapkan. Melalui kolaborasi ini, RD berharap dapat tercipta program yang secara otomatis terhubung dengan sistemnya.

Lebih lanjut, RD juga telah merilis VRT blockchain untuk mendapatkan data secara real time terkait web refund for tourist. Teknologi ini diklaim dapat mengurangi waktu, proses yang perlu dilakukan, serta atas data yang diperoleh juga dapat direkam secara real time.

Secara lebih rinci, seperti dilansir laman resmi Ditjen Pajak (DJP), pencapaian reformasi pajak terkait dengan digitalisasi lain yang ditempuh Pemerintah Thailand antara lain berupa international business center regime, transfer pricing law, serta exchange of information (EoI) law dan e-payment. (kaw)