KEMENTERIAN KEUANGAN

Thomas Djiwandono Jadi Wamenkeu, Sri Mulyani: Fokusnya Susun RAPBN

Dian Kurniati | Kamis, 18 Juli 2024 | 17:49 WIB
Thomas Djiwandono Jadi Wamenkeu, Sri Mulyani: Fokusnya Susun RAPBN

Menkeu Sri Mulyani didampingi Wamenkeu Suahasil Nazara dan Wamankeu Thomas Djiwandono.

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut tugas Thomas Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan II akan berfokus pada penyusunan RAPBN 2025 beserta nota keuangannya.

Sri Mulyani mengatakan pemerintah tengah menyusun RAPBN 2025 yang nantinya dilaksanakan oleh pemerintah terpilih Prabowo-Gibran. Menurutnya, kehadiran Tommy, sapaan akrab Thomas, di Kemenkeu akan membuat komunikasi dengan tim Prabowo-Gibran lebih mudah.

"Memang fokusnya untuk Mas Thomas akan ikut di dalam penyusunan RAPBN 2025 tersebut. Ini sedang dalam proses tahap penyusunan, berdasarkan pembahasan dengan DPR," katanya, Kamis (18/7/2024).

Baca Juga:
Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

Sri Mulyani mengatakan kehadiran Thomas dalam organisasi Kemenkeu akan membuat diskusi mengenai RAPBN 2025 lebih mulus. Pasalnya, saat ini hanya tersisa waktu 3 bulan untuk membahas dan mengesahkan RAPBN 2025.

Dia menjelaskan pemerintah bersama DPR telah menyelesaikan pembicaraan pendahuluan mengenai RAPBN 2025. Hasil dari kesepakatan antara pemerintah dan DPR tersebut juga sudah disampaikan kepada Prabowo.

Pembahasan dengan DPR ini menyepakati asumsi makro yang mencakup pertumbuhan ekonomi 5,1% hingga 5,5%, inflasi 1,5% hingga 3,5%, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS Rp15.300 hingga Rp15.900, serta suku bunga SBN 10 tahun 6,9% hingga 7,2%.

Baca Juga:
Kembali Dilantik Jadi Menkeu, Begini Pesan Sri Mulyani kepada Jajaran

Setelahnya, harga minyak disepakati US$75 hingga US$85 per barel, lifting minyak 580.000 hingga 605.000 barel per hari, serta lifting gas 1.003.000 sampai 1.047.000 barel ekuivalen minyak per hari.

RAPBN 2025 beserta nota keuangannya akan disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada DPR pada 16 Agustus 2024.

"Tadi menanyakan apakah masuknya Mas Thomas ini karena kita tidak ada hubungan yang bagus? Enggak. Justru karena selama ini bagus, namun dengan adanya di dalam kan jadinya tidak perlu ada pertemuan khusus," ujarnya.

Baca Juga:
Anggito: Belum Ada Pembagian Tugas yang Formal Antar Wamenkeu

Sementara itu, Thomas menyebut kehadirannya sebagai wamenkeu menunjukkan berkelanjutan dari kebijakan pemerintahan saat ini dengan pemerintah terpilih. Menurutnya, komunikasi antara tim sinkronisasi Prabowo-Gibran dan Kemenkeu juga telah terjalin baik dalam 3 bulan terakhir.

Selain itu, dia pun menegaskan komitmen pasangan Prabowo-Gibran dalam menjaga kesinambungan fiskal.

"Semua hal yang menyangkut program unggulan presiden terpilih, apakah makan gratis dan sebagainya, akan selaras dengan prinsip-prinsip yang sudah ditegaskan Bu Menkeu," imbuhnya. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:45 WIB PERPRES 139/2024

Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

Selasa, 22 Oktober 2024 | 09:30 WIB KABINET MERAH PUTIH

Kembali Dilantik Jadi Menkeu, Begini Pesan Sri Mulyani kepada Jajaran

Senin, 21 Oktober 2024 | 16:15 WIB KABINET MERAH PUTIH

Anggito: Belum Ada Pembagian Tugas yang Formal Antar Wamenkeu

Senin, 21 Oktober 2024 | 10:37 WIB KABINET MERAH PUTIH

Prabowo Resmi Lantik 53 Menteri Kabinet Merah Putih, Luhut Jadi Masuk

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN