Tersisa 2 Bulan, DPR Perketat Pengawasan Pelaksanaan APBN 2023

JAKARTA, DDTCNews - Ketua DPR Puan Maharani menyatakan bakal memperketat pengawasan pelaksanaan APBN 2023 jelang tutup buku.

Puan mengatakan masih ada waktu 2 bulan bagi pemerintah untuk menyelesaikan APBN 2023. Menurutnya, DPR melalui komisi-komisi terkait akan memastikan pelaksanaan kebijakan APBN 2023 berjalan efektif dan efisien.

"Pengawasan tersebut bertujuan untuk memastikan kinerja APBN tahun anggaran 2023 berjalan secara efektif dan efisien serta mampu merespons dan mengantisipasi pelemahan ekonomi global yang sudah makin terlihat pada awal kuartal IV tahun ini," katanya dalam rapat paripurna DPR, Selasa (31/10/2023).

Puan mengatakan indonesia sedang dihadapkan pada berbagai tekanan dari pertarungan geopolitik dan geoekonomi global. Menurutnya, dampak dari tekanan tersebut juga dapat dirasakan oleh rakyat, terutama di bidang pangan, energi, serta nilai tukar rupiah yang pada akhirnya berpengaruh pada inflasi.

Dia menjelaskan DPR bersama pemerintah juga terus mencermati dan mengantisipasi dampak berbagai tantangan tersebut pada APBN. Dalam hal ini, DPR bersama pemerintah akan terus menyiapkan langkah antisipatif untuk menjaga ketahanan moneter, fiskal, dan stabilitas perekonomian nasional.

Puan menyebut DPR juga akan terus mendukung pemerintah mencapai pengelolaan fiskal yang lebih sehat, berdaya tahan, serta mampu tingkatkan produktivitas untuk mentransformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Beberapa kebijakan dan permasalahan di berbagai bidang yang akan jadi perhatian alat kelengkapan dewan dalam menjalankan fungsi pengawasan antara lain krisis pangan, perubahan iklim, kenaikan harga minyak dunia, serta kenaikan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) menjadi 6%.

"DPR RI akan mendorong kementerian/lembaga untuk bekerja responsif, terukur, dan berorientasi menyelesaikan masalah sehingga rakyat merasakan kehadiran pemerintah," ujarnya.

Hingga September 2023, pemerintah mencatat kinerja APBN masih mengalami surplus senilai Rp67,7 triliun atau setara 0,32% PDB. Surplus terjadi karena realisasi pendapatan negara tercatat Rp2.035,6 triliun, sedangkan belanja negara tercatat senilai Rp1.967,9 triliun.

Pada Oktober hingga Oktober 2023, pemerintah bakal membelanjakan Rp1.155,7 triliun termasuk untuk membayar semua kontrak proyek serta tagihan subsidi dan kompensasi. (sap)