Ternyata Ini Penyebab Terhambatnya Serapan Belanja K/L

JAKARTA, DDTCNews - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan adanya masalah yang mengakibatkan serapan belanja kementerian/lembaga belum optimal.

Deputi Kepala BPKP Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Iwan Taufiq Purwanto mengatakan hasil pengawasan pada kuartal I/2021 terjadi revisi anggaran pada belanja K/L. Hal tersebut kemudian menghambat percepatan realisasi belanja.

"Berdasarkan hasil pengawasan BPKP triwulan I tahun 2021, salah satu penyebab lambatnya realisasi belanja adalah adanya revisi anggaran," katanya dikutip dari laman resmi BPKP pada Rabu (9/6/2021).

Iwan menyampaikan selain faktor perubahan pagu , ada faktor lain yang menjadi tantangan dalam mengakselerasi realisasi belanja. Menurutnya, banyak K/L yang sangat berhati-hati dalam pengelolaan anggaran dan itu menjadi tantangan tersendiri dalam mendorong realisasi belanja.

Menyikapi temuan masalah tersebut, Iwan mengatakan strategi pengawasan dan pengawalan BPKP pada kuartal II fokus pada mengatasi hambatan pada eksekusi belanja pengadaan barang dan jasa (PBJ). Proses bisnis tersebut akan dilanjutkan pada kuartal III/2021.

Selanjutnya, pada kuartal IV/2021 BPKP akan fokus pada penyelesaian hambatan pada penyelesaian PBJ. Dengan demikian, serapan belanja K/L dapat optimal pada penghujung tahun.

"Triwulan III fokus terhadap hambatan pelaksanaan dan penyelesaian PBJ sedangkan di triwulan IV fokus pada hambatan penyelesaian PBJ," ujarnya.

Iwan memastikan akan mengawal percepatan realisasi belanja K/L pada tahun ini agar tepat sasaran. Menurutnya, tugas tersebut sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo agar BPKP dan APIP mengawal proses percepatan belanja pemerintah.

Presiden Jokowi secara khusus meminta BPKP dan APIP aktif melakukan pengawalan dengan menawarkan jalan keluar untuk mengatasi masalah dalam mempercepat realisasi belanja.

"Ini tugas dalam mengawal belanja tadi. Lalu mengawal agar kementerian lembaga dan pemda agar bisa merealisasikan belanjanya dengan cepat dan akuntabel," kata Presiden Jokowi. (Bsi)