KEBIJAKAN FISKAL

Tutup Tahun, Pemerintah akan Cairkan Anggaran Rp540 T dalam 2 Pekan

Dian Kurniati | Jumat, 15 Desember 2023 | 19:51 WIB
Tutup Tahun, Pemerintah akan Cairkan Anggaran Rp540 T dalam 2 Pekan

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah akan mengucurkan belanja kurang lebih senilai Rp540 triliun pada 2 pekan terakhir tahun anggaran 2023.

Menjelang akhir tahun, akan ada banyak tagihan-tagihan atas beragam belanja yang akan dibayarkan oleh pemerintah kepada rekanan.

"Rp540 triliun kita akan bayarkan berbagai tagihan, jadi 2 pekan ke depan itu luar biasa sangat besar operasi APBN kita. Namun, kita tetap optimis postur APBN kita akan jauh lebih baik bila dibandingkan UU APBN awal, Perpres 75/2023, dan APBN tahun lalu," ujar Sri Mulyani, Jumat (15/12/2023).

Baca Juga:
PMK Baru, Menkeu Bisa Nilai Kesesuaian KUA-PPAS Pemda dengan KEM PPKF

Hingga 12 Desember 2023, realisasi belanja negara tercatat baru senilai Rp2.588,2 triliun atau 83% dari target belanja pada Perpres 75/2023 senilai Rp3.117,2 triliun. Bila dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun, belanja negara tercatat turun -4,1%.

Dirjen Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata pun mengatakan percepatan realisasi anggaran menjelang akhir tahun adalah sesuatu yang lazim. Pasalnya, pembayaran kepada rekanan baru dilakukan setelah selesainya kontrak.

"Beberapa kontrak itu harus ditunggu sampai itu selesai dan itu biasanya di akhir tahun. Baru kemudian termin terakhir dari pembayaran-pembayaran itu dilakukan," ujar Isa.

Baca Juga:
Ada Kenaikan Tarif PPN, DJP Tetap Optimalkan Penerimaan Tahun Depan

Berkaca pada tren tersebut, Isa meyakini realisasi belanja kementerian dan lembaga (K/L) akan mencapai 95% atau bahkan lebih. "Mudah-mudahan tahun ini lebih baik dan melampaui 95%. 95% itu experience dalam 3 tahun terakhir ini," ujar Isa.

Dirjen Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti pun mengatakan pihaknya akan terus mendorong pencairan kontrak guna mempercepat realisasi anggaran.

"Kami juga berkoordinasi dengan K/L-K/L supaya tadi belanja yang belum [direalisasikan] ini juga bisa dipercepat. Ini kontrak belanja yang short term bisa dipercepat," ujar Prima.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di seluruh Indonesia juga diinstruksikan untuk menambah jam kerjanya. "Teman-teman yang biasanya kerja normal, saat ini sudah banyak yang kerja sampai tengah malam," ujar Prima. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 23 Desember 2024 | 18:00 WIB PMK 101/2024

PMK Baru, Menkeu Bisa Nilai Kesesuaian KUA-PPAS Pemda dengan KEM PPKF

Senin, 23 Desember 2024 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Kenaikan Tarif PPN, DJP Tetap Optimalkan Penerimaan Tahun Depan

Jumat, 20 Desember 2024 | 17:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemda Diminta Lakukan Pencadangan Dana dari APBN untuk Infrastruktur

Selasa, 17 Desember 2024 | 15:10 WIB INFOGRAFIS PAJAK

15 Jenis Insentif dalam Paket Stimulus Ekonomi 2025

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra