Jelang Tutup Buku, Menkeu Soroti Realisasi Belanja Pemda yang Rendah

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti realisasi belanja APBD yang masih rendah jelang tutup buku 2021.

Realisasi belanja APBD hingga Oktober 2021 tercatat hanya Rp730,13 triliun atau 59,62% dari pagu Rp1.224,74 triliun. Menurut Sri, pemda perlu mengoptimalkan serapan belanja APBN pada waktu yang hanya tersisa kurang dari 1,5 bulan.

"Realisasi masih sangat terbatas. Mereka rata-rata hanya belanja di sekitar 50%," katanya, Selasa (23/11/2021).

Sri Mulyani mengatakan realisasi belanja APBD secara nominal mengalami pertumbuhan 3,51%. Namun secara persentase, angkanya lebih kecil dari periode yang sama tahun lalu sebesar 65,58%.

Dia menyebut persentase belanja APBD tertinggi terjadi DI Yogyakarta yang sebesar 66,19%, diikuti Jawa Tengah 66,11%. Di sisi lain, realisasi belanja APBD Maluku hanya 39,23%.

Menurut Sri Mulyani, semua pemda harus mengoptimalkan penyerapan belanja sebelum akhir tahun, terutama untuk menangani pandemi Covid-19 dan bantuan sosial.

"Sebetulnya kita praktis hanya punya waktu 1 bulan untuk mengeksekusi APBD dan APBN kita. Kita melihat masih banyak daerah-daerah yang belanjanya masih di bawah 50%," ujarnya.

Pada data yang lebih baru, Sri Mulyani juga mendapati surplus APBD yang relatif tinggi. Hingga 18 November 2021, realisasi pendapatan daerah secara nasional mencapai Rp841,65 triliun dan belanja daerah Rp730,13 triliun.

Dari data tersebut, terjadi surplus APBD senilai Rp111,52 triliun atau 15,27% dari belanja APBD. Menurutnya, terdapat 493 daerah yang mengalami surplus pendapatan-belanja, yang terdiri atas 30 provinsi, 375 kabupaten, dan 88 kota.

Dia menyayangkan serapan belanja yang masih rendah sehingga menimbulkan surplus. Alasannya, penyerapan APBD juga akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah.

"Pemerintah pusat sedang melakukan usaha untuk dorong pemulihan ekonomi nasional dengan countercyclical, namun daerah justru menahan belanja atau belum bisa belanja jadi terjadi surplus Rp 111,5 triliun," imbuhnya. (sap)