Telisik 2 BUMN, Menkeu Buka Opsi Penambahan Subsidi Energi

JAKARTA, DDTCNews – Kenaikan harga minyak dan gejolak nilai tukar membuat anggaran subsidi energi membengkak di atas asumsi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Untuk itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bakal melihat kondisi keuangan dua perusahaan plat merah yakni PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) sebelum menambah subsidi energi bagi kedua korporasi tersebut.

Penambahan subsidi dikaji guna mengantisipasi harga minyak dunia yang hampir menyentuh US$80 per barel. Angka ini jauh di atas asumsi APBN 2018 sebesar US$48 per barel.

"Kami akan melihat keseluruhan postur keuangan mereka karena sekarang di Undang-Undang APBN dengan jumlah Rp500 per liter ini sudah tidak cukup. Apakah nanti subsidinya ditambah Rp1.000 per liter atau bagaimana ini masih dibahas," katanya, Selasa (22/5).

Rencananya, hasil pemeriksaan keuangan dua BUMN tersebut akan disampaikan dalam laporan semester I 2018 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Meski subsidi meningkat, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu yakin struktur anggaran akan tetap aman. Pasalnya, kenaikan harga minyak dan depresiasi nilai tukar rupiah memberikan tambahan pemasukan ke kas negara berupa kenaikan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor migas dan Pajak Penghasilan (PPh) migas.

"Dari sisi APBN, kenaikan harga minyak akan memberikan penerimaan tambahan dari PNBP maupun pajak migas. Penerimaan tambahan ini kami terus design untuk dialokasikan ke dalam beberapa tujuan, salah satunya menjaga daya beli dengan melindungi masyarakat dari syok besar," jelas Sri Mulyani.

Kendati demikian, hingga April 2018, realisasi penerimaan negara dari migas masih tumbuh secara moderat. Realisasi setoran PPh migas per April tercatat Rp21,1 triliun atau hanya tumbuh 0,96% dibanding tahun sebelumnya yakni Rp20,9 triliun. Sementara itu, realisasi penjualan minyak yang dialokasikan bagi dalam negeri (Domestic Market Obligation) hanya sebesar Rp1,4 triliun atau turun dari tahun lalu Rp2,3 triliun.

Kondisi ini tak lepas dari lifting miyak dan gas per April yang hanya tercatat masing-masing 750,3 ribu barel per hari dan 1,15 juta setara barel minyak per hari. Padahal, asumsi APBN minyak dan gas tercatat 800 ribu barel per hari dan 1,2 juta setara barel minyak per hari. (Amu)