Tegaskan Indonesia Belum Resesi, Sri Mulyani: Kita All Out

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan Indonesia mengalami resesi teknikal karena pertumbuhan ekonomi kuartal II/2020 terkontraksi 5,32% secara tahunan.

Sri Mulyani mengatakan sebuah negara disebut resesi jika mengalami pertumbuhan negatif dua kali berturut-turut secara tahunan (year on year), bukan kuartalan (quarter to quarter). Menurutnya, kriteria tersebut tidak terjadi pada perekonomian Indonesia saat ini.

"Sebetulnya kalau year on year belum [resesi]. Kita belum resesi," katanya melalui konferensi video, Rabu (5/8/2020).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia secara kuartalan telah mengalami dua kali kontraksi berturut-turut. Pada kuartal I/2020, ekonomi mengalami kontraksi 2,41% dibanding kuartal IV/2019. Pada kuartal II/2020, ekonomi kembali terkontraksi 4,19% jika dibandingkan kuartal I/2020.

Meski demikian, Sri Mulyani menyebut kontraksi secara kuartalan tidak bisa digunakan untuk menentukan suatu negara mengalami resesi karena perbandingannya harus dilakukan secara tahunan. Adapun secara tahunan, kuartal I/2020 tercatat masih tumbuh positif 2,97%.

Sri Mulyani menambahkan kontraksi pada kuartal II/2020 justru menjadi pemicu pemerintah untuk mencegah hal serupa terulang pada kuartal III/2020. Pemerintah, sambungnya, telah menyiapkan strategi untuk memulihkan ekonomi dari tekanan pandemi virus Corona, terutama dari sisi konsumsi rumah tangga yang berkontribusi paling besar pada perekonomian.

"Ini yang kita lakukan dan kita all out. Kita berharap dunia usaha dan stakeholders sama-sama memulihkan ekonomi akibat Covid," ujarnya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menambahkan salah satu upaya yang dilakukan adalah menambah stimulus agar daya beli masyarakat meningkat. Pertama, memberikan bantuan beras untuk keluarga penerima manfaat (KPM) program keluarga harapan (PKH) mulai September 2020. Akan ada 10 juta KPM yang menerima bantuan 15 kilogram beras dengan total anggaran Rp4,6 triliun.

Kedua, memberi bantuan langsung tunai (BLT) senilai 500.000 kepada penerima kartu sembako di luar PKH. BLT akan diberikan kepada hampir 10 juta KPM dengan anggaran senilai Rp5 triliun. BLT untuk penerima kartu sembako akan diberikan mulai Agustus 2020.

Ketiga, memberikan bantuan sosial (bansos) produktif untuk sekitar 12 juta UMKM. Pelaku UMKM akan mendapatkan uang tunai senilai Rp2,4 juta dengan total nilai anggaran sekitar Rp30 triliun. “Jadi, ini bukan pinjaman tapi bantuan," ujarnya.

Keempat, mengkaji pemberian bantuan gaji kepada sekitar 13 juta pekerja yang memiliki upah di bawah Rp5 juta. Kebutuhan dana untuk bantuan gaji ini diperkirakan mencapai Rp31,2 triliun. Simak artikel ‘Kata Sri Mulyani, Pemerintah Kaji Bantuan Gaji untuk 13 Juta Pekerja’. (kaw)