Tax Amnesty Berjalan, Waspada Agresi Singapura

JAKARTA, DDTCNews – Program pengampunan pajak yang baru berjalan satu minggu kabarnya mendapat serangan dari Singapura dengan berbagai upaya penjegalan, salah satunya peningkatan suku bunga bagi Warga Negara Indonesia (WNI).

Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro menyatakan diperlukan adanya peningkatan kewaspadaan untuk menyukseskan program pengampunan pajak, meskipun Singapura sudah berjanji bahwa negaranya tidak akan menghadang WNI yang akan mengalokasikan dananya ke Indonesia.

"Katanya Singapura tidak menginstruksikan untuk ganggu tax amnesty Indonesia, tapi kami akan terus waspada demi menyukseskan jalannya program tax amnesty, terutama repatriasinya," ujar Bambang P.S. Brodjonegoro di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Senin (25/7).

Sebelumnya, Pemerintah Singapura melalui Deputi Perdana Menteri dan Koordinator Menteri Ekonomi Singapura, Tharman Shanmugaratnam menyampaikan kepada Menteri Keuangan Indonesia bahwa Singapura tidak akan mengganggu gugat proses berjalannya program pengampunan pajak.

Namun, kabarnya Singapura akan memberi insentif bunga yang lebih tinggi dibanding bunga normal kepada nasabah WNI yang menyimpan dananya di Singapura.

Hal ini, tambah Bambang, menjadi indikasi Pemerintah Singapura telah melanggar keputusan dalam pertemuan antara Menteri Keuangan Indonesia dengan Perdana Menteri dan Kordinator Menteri Ekonomi Singapura.

"Pemerintah Singapura pun membantah negaranya mengadakan upaya penjegalan program pengampunan pajak Indonesia," tambah Bambang.

Untuk itu, Menteri Keuangan akan tetap melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap jalannya kebijakan perpajakan. Pasalnya, dana hasil repatriasi program pengampunan pajak telah menjadi harapan utama pemerintah, apalagi dana repatriasi yang telah ditargetkan nominalnya terbilang sangat tinggi.

“Dana hasil repatriasi yang sudah diperkirakan jumlahnya oleh pemerintah mencapai Rp1.000 triliun, dana tersebut akan masuk ke pasar keuangan nasional. Sedangkan, dari sisi tax amnesty yang mampu mendorong penerimaan negara diperkirakan mencapai Rp165 triliun,” pungkas Bambang. (Amu)