Tarif Tak Kunjung Naik, Optimalisasi Pajak Parkir di DKI Terhambat

JAKARTA, DDTCNews – Pemprov DKI Jakarta menilai kenaikan tarif yang tertunda menjadi salah satu faktor yang menghambat upaya dalam mengoptimalkan penerimaan pajak parkir.

"Kenaikan tarif sebagaimana telah diusulkan dalam Perda Pajak Parkir belum diimplementasikan," tulis Pemprov DKI Jakarta pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2020, dikutip pada Jumat (25/6/2021).

DPRD sesungguhnya telah mengesahkan revisi Perda 16/2010 tentang Pajak Parkir yang diusulkan oleh Pemprov DKI Jakarta terhitung sejak 8 September 2020. Namun, perda terbaru yang merevisi Perda 16/2010 tersebut masih belum diberlakukan hingga saat ini.

Meski perda terbaru belum diterapkan, realisasi pajak parkir di DKI pada 2020 tercatat Rp335,89 miliar atau 103% dari target Rp325 miliar. Namun realisasi penerimaan pajak parkir tersebut masih lebih rendah dari tahun sebelumnya sejumlah Rp532,24 miliar.

Selain terkendala soal tarif, kinerja pajak parkir juga terhambat oleh adanya wajib pajak yang belum patuh, pemasangan sistem online yang belum optimal, dan pandemi Covid-19 yang menekan basis pajak parkir.

Pemprov mengusulkan adanya kenaikan tarif pajak parkir dari 20% menjadi 30% pada salah satu poin perubahan dalam Perda 16/2010. Perda Pajak Parkir terbaru juga akan mewajibkan usaha parkir untuk menyelenggarakan sistem online.

Sistem online harus diselenggarakan pengusaha parkir paling lambat 6 bulan usai perda diundangkan. Terdapat pula klausul mengenai sanksi bagi wajib pajak parkir jika tidak melaksanakan sistem online atas transaksi usahanya, seperti pencabutan izin dan/atau pembatalan izin.

Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta sebelumnya sempat menyatakan perda tersebut masih dibahas Kemendagri. Namun, Kemendagri menuturkan evaluasi perda telah dilakukan dan ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sejak Februari 2021.

"Pada saat rancangan perda sudah kami evaluasi. Kami akan pantau pelaksanaannya, pada prinsipnya jangan sampai pajak daerah menghambat proses investasi di daerah," kata Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian Noervianto pada Maret 2021. (rig)