Tarif Royalti Musik yang Digunakan Usaha Mikro Bakal Diringankan

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah akan meringankan tarif royalti yang dikenakan atas usaha mikro yang menggunakan lagu atau musik secara komersial. Namun, tarif royalti atas usaha mikro ini masih akan ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Adapun usaha mikro adalah usaha yang dikategorikan sebagai usaha mikro pada ketentuan perundang-undangan mengenai UMKM. Sesuai dengan Pasal 35 PP 7/2021, usaha mikro adalah usaha dengan dengan modal paling banyak Rp1 miliar atau memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp2 miliar.

"Keringanan tarif royalti untuk usaha mikro ... ditetapkan oleh menteri," bunyi Pasal 11 PP 56/2021, dikutip pada Jumat (9/4/2021).

Melalui PP 56/2021, pemerintah mewajibkan setiap orang yang menggunakan lagu atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial untuk membayar royalti. Royalti dibayar kepada pencipta, pemegang hak cipta, serta pemilik hak terkait melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

Pada PP tersebut, pemerintah memberikan definisi penggunaan secara komersial sebagai pemanfaatan ciptaan serta produk hak terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar.

Adapun bentuk layanan publik yang dikategorikan bersifat komersial antara lain seminar, restoran, kafe, konser musik, pameran, bioskop, karaoke, pertokoan, hingga nada tunggu telepon. Dengan ini, royalti harus dibayar bila seseorang menggunakan lagi pada kegiatan-kegiatan tersebut.

Royalti nantinya akan dikelola oleh LMKN berdasarkan pada data yang terintegrasi dalam pusat data lagu. Setiap orang yang melakukan penggunaan lagu secara komersial wajib mengajukan permohonan lisensi kepada pemegang hak cipta melalui LMKN.

Royalti akan dihimpun LMKN dan didistribusikan kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait yang telah menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Royalti akan didistribusikan berdasarkan pada laporan penggunaan data lagu.

Sebagian dari royalti juga akan digunakan untuk dana operasional dan dana cadangan. Adapun PP 56/2021 ini telah diundangkan sejak 31 Maret 2021. Beleid ini juga mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. (kaw)