SAN JUAN, DDTCNews – Pemerintah Puerto Rico telah mengajukan berbagai bentuk strategi pajak kepada dewan legislatif dalam rangka menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dan mendorong pengembangan ekonomi.
Gubernur Puerto Rico Ricardo Rossello mengatakan kebijakan yang sedang diupayakannya akan menghemat pengeluaran wajib pajak hingga US$451 juta atau Rp6,26 triliun pada tahun 2019. Upayanya itu dilakukan dengan menurunkan tarif pajak yang berlaku di Puerto Rico.
“Pemotongan pajak akan akan ditambal dengan pendapatan dari sumber yang ditargetkan, sehingga berbagai upaya ini tidak akan berdampak keseluruhan terhadap anggaran,” paparnya di San Juan, Senin (23/4).
Adapun strategi Ricardo dalam menciptakan lapangan kerja dan mempercepat pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan mengurangi tarif pajak penghasilan bagi individu dan badan, menghapus pajak business-to-business (B2B), serta mengurangi penjualan.
Tak hanya itu, Ricardo juga berencana untuk mengenakan pajak terhadap makanan siap saji dan menerapkan kredit PPh. Berdasar upaya itu, menurutnya penghematan wajib pajak pada tahun 2023 mencapai US$849 juta atau Rp11,78 triliun.
Ricardo telah meminta legislator untuk menurunkan tarif PPh Badan dari 20% menjadi 19%, sehingga batasan tertinggi dengan penghasilan perusahaan di atas US$425 ribu dikenakan 19%. Sedangkan tarif pajak perusahaan akan berlaku 12% pada penghasilan melebihi US$275 ribu.
Kemudian tarif pajak B2B akan semakin diturunkan dari 4% menjadi 3% pada tahun 2019 dan akan sepenuhnya dihapus pada tahun 2020. Selain itu, tarif PPh akan dipangkas secara besar-besaran dari 7% menjadi 0,9% terhadap penghasilan US$12.500-US$21 ribu.
Sementara, pemotongan tarif PPh juga akan berlaku bagi wajib pajak berpenghasilan US$21 ribu – US$45 ribu dengan tarif 9% dari 14%, serta wajib pajak berpenghasilan US$45 ribu – US$58 ribu akan dikenakan tarif 31% dari 33%. (Gfa/Amu)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.