AMERIKA SERIKAT

Tarif Pajak 65 Persen Bagi Orang Super Kaya

Redaksi DDTCNews | Jumat, 23 September 2016 | 16:30 WIB
Tarif Pajak 65 Persen Bagi Orang Super Kaya

WASHINGTON, DDTCNews – Calon presiden Amerika Serikat (AS) dari kandidat Partai Demokrat, Hillary Clinton mengusulkan untuk menaikkan tarif estate tax (pajak bumi dan bangunan/PBB) dengan jumlah tertinggi sebesar 65%. Kenaikan tersebut hanya akan dikenakan pada segelintir miliarder yang ada di AS.

Hal tersebut diungkapkan Hillary dalam kampanyenya yang digelar pada hari Kamis, (22/9). Hillary mengatakan dirinya telah mengusulkan kenaikan tarif PBB yang semula sebesar 40% menjadi 45% untuk orang super kaya di AS.

“Akan ada 3 tingkatan tarif tambahan yang berlaku, yaitu tarif 50% untuk tanah dan bangunan senilai lebih dari US$10 juta, 55% untuk nilai yang lebih dari US$50 dan tarif tertinggi sebesar 65% untuk tanah dan bangunan yang melebihi US$1 miliar,” tandasnya.

Baca Juga:
Semarakkan HUT ke-253, Pemda Adakan Program Pemutihan Denda PBB-P2

Usulan kenaikan tarif pajak tersebut diperkirakan akan menambah pendapatan sebesar US$260 miliar selama 1 dekade ke depan. Jumlah tersebut menurutnya cukup untuk membiayai agendanya nanti dalam meringankan beban pajak UMKM dan menambah jumlah kredit pajak untuk tanggungan anak.

Penetapan tarif PBB sebesar 65% yang diusulkan oleh Hillary akan menjadi tarif tertinggi sejak tahun 1981 dan akan menjadi salah satu jurang besar dalam kebijakan yang dibuat antara Hillary dan Donald Trump. Pasalnya, calon presiden dari partai republik, Trump justru berencana untuk menghapuskan PBB ini.

Menurut otoritas pajak AS atau Internal Revenue Service tarif pajak tertinggi yang diusulkan Hillary hanya akan berhasil menjangkau sedikit jumlah wajib pajak. Pasalnya, berdasarkan data yang tercatat pada tahun 2014 hanya ada 223 miliarder yang membayar PBB atas nilai tanah sebesar lebih dari US$50 juta.

Sementara itu dilansir dari washingtonpost.com, juru bicara kandidat presiden AS yang mengundurkan diri, Mike Briggs mengatakan kebijakan yang diusulkan oleh Hillary merupakan usulan yang pernah dilakukan oleh Bernie Sanders tahun lalu. (Gfa)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 10:00 WIB KOTA PONTIANAK

Semarakkan HUT ke-253, Pemda Adakan Program Pemutihan Denda PBB-P2

Kamis, 17 Oktober 2024 | 16:37 WIB KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

Pajak Hiburan Hingga 40%, Ini Daftar Tarif Pajak di Manokwari Selatan

Sabtu, 12 Oktober 2024 | 08:30 WIB KOTA BENGKULU

Pemkot Pilih Perpanjang Deadline Pembayaran PBB hingga Akhir 2024

Jumat, 11 Oktober 2024 | 12:00 WIB KABUPATEN CIANJUR

Jemput Bola ke WP, Bapenda Sediakan Program Layanan Pajak Keliling

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN