Tarif Cukai Naik, DJBC Pastikan Jaga Keberlangsungan Industri Rokok

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) menegaskan upayanya untuk menjaga keberlangsungan industri hasil tembakau meski tarif cukai hasil tembakau atau rokok mengalami kenaikan rata-rata 12% tahun ini.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC Nirwala Dwi Heryanto mengatakan kepatuhan industri hasil tembakau diperlukan untuk memastikan setoran cukai berjalan optimal. Namun di sisi lain, DJBC juga akan memberikan pelayanan yang baik untuk mendukung keberlangsungan pelaku industri.

"Bersamaan dengan fungsi revenue collector ini, kami juga memastikan pelayanan yang prima untuk menjaga keberlangsungan industri," katanya dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (10/1/2022).

Nirwala mengatakan pengenaan cukai bukan hanya terbatas untuk penerimaan negara. Menurutnya, instrumen cukai secara makro juga berpengaruh pada keseimbangan perekonomian dan perilaku masyarakat.

Menurutnya, pelayanan yang dioptimalkan untuk mendukung keberlangsungan industri hasil tembakau di antaranya melalui penyediaan dan distribusi pita cukai, serta mitigasi atas dampak kebijakan yang berpotensi mendorong rokok ilegal.

Dia menjelaskan pemerintah memiliki setidaknya 4 pertimbangan dalam menentukan kenaikan tarif cukai rokok rata-rata 12% pada tahun ini. Pertama, mengenai soal kesehatan masyarakat karena pemerintah ingin cukai rokok mampu mengurangi prevalensi merokok, terutama pada anak yang ditargetkan turun menjadi 8,7% pada 2024.

Kedua, mengenai tenaga kerja pada industri rokok, terutama pada industri yang memproduksi rokok kretek tangan yang proses pelintingannya masih manual. Ketiga, mengenai penerimaan negara karena cukai rokok menyumbang Rp193,53 triliun atau sekitar 10% dari pendapatan negara pada 2022.

Terakhir, mengenai pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal. Dalam hal ini, pemerintah akan mengoptimalkan berbagai upaya untuk menangani peredaran rokok ilegal, termasuk bersinergi dengan pemerintah daerah dan masyarakat.

"Penentuan tarif cukai ini membutuhkan proses yang panjang. Sebelumnya kami sudah berdiskusi dengan asosiasi industri rokok, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Kesehatan, dan lainnya," ujar Nirwala.

Dia kemudian menyebut pemerintah juga telah menyiapkan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) untuk mengantisipasi dampak kebijakan cukai terhadap para pemangku kepentingan, terutama petani tembakau dan para pekerja. Kepada petani tembakau, dana itu misalnya dialokasikan untuk subsidi harga, peningkatan kualitas bahan baku, serta bantuan bibit, benih, pupuk, atau sarana dan prasarana produksi.

Sementara pada para tenaga kerja, akan diberikan bantuan langsung tunai, pelatihan keterampilan kerja, dan bantuan modal usaha. (sap)