EKONOMI BATAM

Target Pertumbuhan Ekonomi Dipatok 7%, Ini Rencana BP Batam

Redaksi DDTCNews | Selasa, 04 Desember 2018 | 18:04 WIB
Target Pertumbuhan Ekonomi Dipatok 7%, Ini Rencana BP Batam

Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Lukita Dinarsyah Tuwo.

JAKARTA, DDTCNews - Ekonomi Batam diproyeksikan tumbuh 7% tahun depan. Angka pertumbuhan di atas rata-rata nasional optimis dicapai dengan sejumlah kebijakan yang akan digenjot.

Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Lukita Dinarsyah Tuwo mengatakan progres ekonomi di Batam berjalan baik dalam dua tahun terakhir. Titik nadir pertumbuhan ekonomi 1,7% pada 2017 mulai berangsur naik tahun tahun ini.

"Pertumbuhan ekonomi bagus, tahun lalu di bawah 2%. Sekarang rata-rata tumbuh 4,24%," katanya usai rapat di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Selasa (4/12/2018).

Baca Juga:
Tumbuhkan Ekonomi 8 Persen, RI Butuh Investasi Rp13.000 Triliun

Lebih lanjut, Lukita menjabarkan bahwa pihaknya optimis Batam bisa tumbuh hingga 7% dengan sejumlah faktor. Pertama adalah mulai menggeliatnya kegiatan pariwisata di Batam dengan jumah kunjunga wisatawan mancanegara yang terus meningkat dari 1,5 juta wisman di 2017 menjadi 1,8 juta wisman di tahun ini.

Kedua adalah langkah otoritas Batam untuk menekan pemilik konsesi lahan untuk segera merealisasikan investasi sejak kuartal I/2019. Setidaknya BP Batam sudah mengantongi 23 komitmen pemilik lahan untuk mulai membangun tahun depan dengan nilai investasi sebesar Rp5,2 triliun.

"Sekarang dengan perjanjian baru kita ancam saja kalau nggak bangun ya kita cabut izinnya," tandasnya.

Baca Juga:
Prabowo Akui Ekonomi Indonesia Belum Tumbuh Secara Merata

Bila komitmen tersebut jadi terealisasi maka akan menjadi dorongan besar bagi perekonomian Batam. Pasalnya, cakupan industri pemegang konsesi lahan sangat beragam dan padat karya.

Lukita menjabarkan dari ke-23 pemilik lahan, berkomitmen untuk membangun berasal dari berbagai klasifikasi industri. Mulai dari sarana penunjang pariwisata berupa hotel dan resort hingga industri padat modal seperti kilang minyak, petrokimia dan logistik.

Faktor terakhir, adalah dukungan pemerintah dalam bentuk alokasi APBN untuk infrastruktur Batam, terutama untuk bandara dan pelabuhan. Dia mengharapkan dana bisa langsung cair pada semester I/2019 untuk mengakselerasi pertumbuhan sejak awal tahun.

"Dengan adanya belanja BP Batam dari APBN misalnya untuk pelabuhan dan bandara itu saya minta sejak awal tahun sudah mulai bergerak. Ini akan memberikan satu efek multiplier yang lebih besar," imbuhnya. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 21 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN INVESTASI

Tumbuhkan Ekonomi 8 Persen, RI Butuh Investasi Rp13.000 Triliun

Kamis, 19 Desember 2024 | 13:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Prabowo Akui Ekonomi Indonesia Belum Tumbuh Secara Merata

Selasa, 10 Desember 2024 | 16:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Tingkatkan Peran KEK, Airlangga: RI Perlu Contoh China dan Vietnam

Rabu, 04 Desember 2024 | 18:00 WIB KEBIJAKAN EKONOMI

OECD Perkirakan Ekonomi Indonesia hingga 2026 Hanya Tumbuh 5 Persen

BERITA PILIHAN
Minggu, 29 Desember 2024 | 15:00 WIB KILAS BALIK 2024

Agustus 2024: Aturan Akses Informasi Keuangan untuk Perpajakan Diubah

Minggu, 29 Desember 2024 | 14:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP Beri Klarifikasi, Tidak Bakal Ada Pajak Khusus Janda atau Duda

Minggu, 29 Desember 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Prabowo Tegaskan Komitmen Perangi Korupsi dan Pengelakan Pajak

Minggu, 29 Desember 2024 | 12:30 WIB KABUPATEN SUBANG

Konsolidasi Internal Kuat, Target Pajak Daerah Tercapai Lebih Cepat

Minggu, 29 Desember 2024 | 11:30 WIB PAJAK PENGHASILAN

2 Tarif PPh Final untuk Penghasilan atas Bunga Simpanan Koperasi

Minggu, 29 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

SPT Tahunan Pajak Karbon berdasarkan PMK 81/2024

Minggu, 29 Desember 2024 | 10:30 WIB PMK 81/2024

Batas Waktu Keputusan Angsuran/Penundaan Pembayaran Pajak Berubah

Minggu, 29 Desember 2024 | 10:15 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Antisipasi Lonjakan Konsumsi BBM pada Tahun Baru

Minggu, 29 Desember 2024 | 10:00 WIB POJK 27/2024

POJK Baru, Ini Kriteria Aset Kripto yang Boleh Diperdagangkan di Bursa

Minggu, 29 Desember 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DPR Minta Kenaikan Tarif PPN Jadi Momentum Perkuat Ketahanan Fiskal