PEMILU 2024

Tanggapi KPU: Prabowo Ajak Rakyat Bersatu, Anies-Ganjar Ajukan Gugatan

Muhamad Wildan | Kamis, 21 Maret 2024 | 14:37 WIB
Tanggapi KPU: Prabowo Ajak Rakyat Bersatu, Anies-Ganjar Ajukan Gugatan

Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto (kedua kanan) didampingi Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (kanan) dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (kiri) bersiap menyampaikan pidato politik usai penetapan hasil Pemilu 2024 di Jalan Kertanegara, Jakarta, Rabu (20/3/2024). NTARA FOTO/Galih Pradipta/rwa.

JAKARTA, DDTCNews - Setelah ditetapkan sebagai presiden terpilih oleh KPU, Prabowo Subianto meminta masyarakat untuk kembali bersatu.

Prabowo mengatakan masyarakat perlu bergandengan tangan mengingat tantangan yang dihadapi oleh bangsa pada masa mendatang masih sangat besar.

"Kita harus bersatu, kita harus rukun, kita harus bekerja sama untuk membawa Indonesia menuju kemakmuran dan keadilan. Dari kemakmuran, kita bisa membawa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia," ujar Prabowo, dikutip Kamis (21/3/2024).

Baca Juga:
DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Prabowo mengatakan Koalisi Indonesia Maju bercita-cita untuk menghilangkan kemiskinan, kelaparan, dan penderitaan di tengah masyarakat Indonesia. Cita-cita ini hanya bisa dicapai lewat persatuan.

Lebih lanjut, Prabowo meminta masyarakat untuk kembali memperkuat semangat kebangsaan dan saling menghormati perbedaan pendapat. "Namun, setelah perbedaan pendapat kita harus mencari suatu persatuan, suatu tekad bersama," ujar Prabowo.

Prabowo mengatakan dirinya selaku pemenang Pilpres 2024 akan menjadi presiden bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya segelintir golongan semata.

Baca Juga:
Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

"Bagi mereka yang tidak memilih kami, berilah kesempatan kami. Kami akan buktikan, kami akan menjadi presiden dan wakil presiden yang bekerja sekeras-kerasnya. Pemilu sudah selesai, semua pilihan rakyat harus kita hormati. Yang memilih 02 kita hormati, yang memilih 01 kita hormati, yang memilih 03 kita hormati. Kita bersatu," ujar Prabowo.

Di sisi lain, merespons penetapan KPU, pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar berencana untuk menempuh jalur hukum ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pasalnya, Pilpres 2024 disebut diwarnai oleh banyak penyimpangan, ketidaknormalan, dan ketidakwajaran.

"Sudah menjadi rahasia umum berbagai kekurangan telah kita temui sejak jauh sebelum pencoblosan mulai dari rekayasa regulasi sampai intervensi alat negara. Semua ini telah menjadi catatan media dan catatan publik," ujar Muhaimin.

Baca Juga:
Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

Anies pun mengatakan pihaknya telah mengumpulkan banyak bukti terkait ketidaknormalan dan penyimpangan untuk ditunjukkan kepada hakim di MK.

"Sejak masa kampanye hingga pemilihan, terlalu banyak ketidaknormalan dan penyimpangan yang kami alami. Kami memilih untuk mengumpulkan itu semua secara hati-hati, melakukan validasi, memastikan akurat. Kita tidak ingin proses demokrasi yang terjadi membuat kita mundur mendekati masa prareformasi," ujar Anies.

Senada, pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD menyatakan siap menggugat hasil pemilu ke MK. "Kalau lah semua ini harus diluruskan agar demokrasi bisa berjalan dengan baik, benteng terakhirnya adalah MK," ujar Ganjar.

Baca Juga:
Prabowo Kembali Lantik Pejabat Negara, Ada Raffi Ahmad dan Gus Miftah

Ganjar mengatakan tim hukumnya akan menyampaikan gugatan secara formal ke MK besok Jumat ataupun Sabtu. "Tim akan segera mendaftarkan itu. Mudah-mudahan ini akan membuka tabir. Tentu saja harapan kita MK-lah nanti yang akan mengadili ini dengan baik dan bisa mengembalikan marwah demokrasi kita agar sesuai harapan dan aturan," ujar Ganjar.

Untuk diketahui, KPU telah menetapkan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih pada Pemilu 2024. Dalam Keputusan KPU Nomor 360/2024, Prabowo-Gibran tercatat memperoleh 96,21 juta suara atau 58,57%.

Perolehan suara Prabowo-Gibran tersebut melampaui 2 pasangan calon (paslon) lainnya. Jumlah suara sah paslon Anies-Muhaimin sebanyak 40,97 juta atau 24,94%. Adapun jumlah suara sah paslon nomor urut 3 Ganjar-Mahfud sebanyak 27,04 juta atau 16,46%. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:45 WIB PERPRES 139/2024

Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:05 WIB KABINET MERAH PUTIH

Prabowo Kembali Lantik Pejabat Negara, Ada Raffi Ahmad dan Gus Miftah

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja