Tambal Defisit, Utang Jadi Pilihan

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan konsekuensi pemerintahan dalam mengejar ketertinggalan pembangunan yaitu dilakukan dengan menambah utang. Kendati demikian, dia mengakui akan lebih berhati-hati dalam mengelola utang.

“Anggaran belanja sebagian besar digunakan untuk mengejar pembangunan yang merata, sehingga Indonesia ke depannya akan semakin kuat. Maka utang itulah sebagai konsekuensinya,” ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Jumat (18/8).

Utang menjadi suatu pilihan yang bisa diambil oleh pemerintah untuk menutupi defisit anggaran yang lebih besar dibandingkan dengan penerimaan negara dalam APBN. Mengingat, saat ini pemerintah tengah menjalankan berbagai pembangunan infrastruktur secara besar-besaran.

Pembangunan itu atas keinginan Presiden RI Joko Widodo yang ingin meningkatkan perekonomian di setiap wilayah Indonesia melalui pembangunan jalan. Terlebih, pemerintah telah memasukkan program pembangunan infrastruktur ke dalam program prioritas sehingga membutuhkan aliran dana yang besar.

Hingga saat ini utang Pemerintah Pusat sudah mencapai Rp3.779,98 triliun hingga bulan Juli 2017, atau sudah meningkat Rp73,47 triliun dari bulan Juni 2017. Pasalnya utang Pemerintah Pusat hingga bulan Juni 2017 sekitar Rp3.706,52 triliun.

Di samping itu, pemerintah telah mengasumsikan adanya defisit anggaran dalam RAPBN 2018 sebesar 2,19% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau senilai Rp325,9 triliun. Asumsi defisit itu lebih rendah dibandingkan dengan defisit anggaran dalam APBNP 2017 sebesar 2,62% atau senilai Rp326,9 triliun.

Mantan Direktur Bank Dunia itu menyatakan defisit anggaran yang akan ditambal oleh utang telah didiskusikan dan disetujui oleh DPR. Karena UU Paket Keuangan Negara mengatur agar pemerintah menjaga defisit tidak melebihi angka 3%. (Amu)