Tak Seperti Tax Amnesty, Pemerintah Jamin Program PPS Mudah Diikuti

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah menjamin program pengungkapan sukarela (PPS) pada tahun depan dapat dengan mudah diikuti wajib pajak. Sebab, pemerintah akan mengoptimalkan platform digital dalam penyelenggaraan program tersebut.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan platform digital akan dioptimalkan sehingga antrean wajib pajak yang mengular di KPP ketika menyelenggarakan amnesti pajak (tax amnesty).

"Saya ingat detik-detik terakhir tax amnesty, antrean di kantor pusat [DJP] sampai mengular. Sekarang tidak lagi. Kami gunakan sistem online. Jadi silakan lakukan sendiri-sendiri dari rumah. Aplikasinya kami siapkan dan sangat mudah," katanya, dikutip pada Minggu (7/11/2021).

Selain aplikasi, pemerintah juga berkomitmen untuk segera menyelesaikan seluruh aturan pelaksana atau aturan turunan yang dibutuhkan guna melaksanakan PPS pada tahun depan.

Seperti yang diamanatkan pada UU HPP, Kementerian Keuangan perlu menyusun PMK tentang tata cara pengungkapan harta bersih, tata cara pengalihan harta bersih ke wilayah NKRI, instrumen SBN yang digunakan untuk investasi, dan investasi di sektor SDA dan energi.

Pemerintah dan DPR telah menyepakati untuk memberikan kesempatan kepada wajib pajak orang pribadi dan badan peserta tax amnesty untuk mengungkapkan aset per 31 Desember 2015 yang belum dideklarasikan saat tax amnesty.

Atas harta yang berada di luar Indonesia dan tidak direpatriasi ke Indonesia, tarif PPh final yang dikenakan atas harta-harta tersebut dipatok 11%. Bila aset luar negeri dideklarasikan dan direpatriasi wajib pajak, tarif PPh final yang dikenakan menjadi 8%.

Bila aset yang dideklarasikan pada saat PPS diinvestasikan pada surat berharga negara (SBN), sektor pengolahan SDA, atau sektor energi baru terbarukan (EBT) maka tarif PPh final yang dikenakan hanya sebesar 6%.

Pada kebijakan II PPS yang diperuntukkan bagi wajib pajak orang pribadi, tarif PPn final sebesar 18% dikenakan atas harta di luar negeri yang dideklarasikan, tetapi tidak direpatriasi.

Bila aset luar negeri direpatriasi, tarif PPh final yang dikenakan adalah sebesar 14%. Bila aset yang dideklarasikan pada saat PPS diinvestasikan pada SBN, sektor pengolahan SDA, atau sektor EBT, tarif PPh final yang dideklarasikan sebesar 12%. (rig)