Syarat Perpanjang IUP Tambang, Badan Harus Taat Pajak Pusat dan Daerah

JAKARTA, DDTCNews - Pemegang izin usaha pertambangan (IUP) perlu mengingat kembali bahwa kepatuhan pajak, baik pusat atau daerah, menjadi salah satu syarat perpanjangan IUP.

Satya Hadi Pamungkas, selaku Koordinator Pelayanan Usaha Mineral Ditjen Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM menjelaskan bahwa perpanjangan IUP merupakan kewenangan pemerintah dengan melihat kinerja perusahaan.

"Sebab pemerintah sudah memberikan masa operasi produksi [pada IUP sebelumnya] selama 20 tahun. Jadi penilainnya perusahaan sudah melakukan apa? Sehingga perusahaan dipertimbangkan untuk diberikan perpanjangan," kata Satya, dikutip pada Rabu (9/10/2024).

Sesuai dengan Pasal 59 Peraturan Pemerintah (PP) 96/2021, Satya melanjutkan, diatur bahwa permohonan perpanjangan jangka waktu kegiatan operasi produksi paling sedikit harus dilengkapi dengan 7 dokumen.

"... dilengkapi bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi atau pajak daerah 3 tahun terakhir [serta] surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan," bunyi Pasal 59 PP 96/2021.

Merujuk pada Perdirjen Pajak No.PER-03/PJ/2019, surat keterangan fiskal (SKF) merupakan informasi yang diberikan oleh Ditjen Pajak (DJP) mengenai kepatuhan wajib pajak selama periode tertentu untuk memenuhi persyaratan memperoleh pelayanan atau dalam rangka pelaksanaan kegiatan tertentu.

Selain dua dokumen tersebut, permohonan perpanjangan IUP juga perlu dilampiri dengan peta dan batas koordinasi wilayah, rencana kerja selama masa perpanjangan, laporan akhir kegiatan operasi produksi, laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan reklamasi, serta neraca sumber daya dan cadangan.

"Badan usaha perlu mencermati regulasi agar proses pengajuan perpanjangan oleh badan usaha bisa berjalan lancar dan meminimalisir adanya kesalahan dalam pengajuan dokumen persyaratan," kata Satya.

Sesuai dengan PP 96/2021, permohonan perpanjangan untuk pertambangan mineral logam atau batu bara diajukan kepada menteri paling cepat dalam jangka waktu 5 tahun atau paling lambat dalam jangka waktu 1 tahun sebelum berakhirnya jangka waktu kegiatan operasi produksi.

Sementara itu, permohonan perpanjangan jangka waktu operasi produksi untuk pertambangan mineral bukan logam atau batuan diajukan kepada menteri paling cepat 2 tahun atau paling lambat 6 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu kegiatan operasi produksi.

Perpanjangan waktu kegiatan operasi produksi diberikan sebanyak 2 kali masing-masing 10 tahun untuk pertambangan mineral logam. Sementara itu, perpanjangan diberikan sebanyak 2 kali masing-masing 5 tahun untuk pertambangan mineral bukan logam, dan 2 kali masing-masing 10 tahun untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu.

Sesuai dengan beleid yang sama, pemegang IUP yang telah memperoleh perpanjangan jangka waktu kegiatan operasi produksi sebanyak 2 kali harus mengembalikan wilayah IUP kepada menteri. (sap)