Susun Sasaran Prioritas Penggalian Potensi, DJP Juga Pakai CRM TP

JAKARTA, DDTCNews - Compliance Risk Management (CRM) Transfer Pricing akan digunakan untuk menyusun daftar sasaran prioritas penggalian potensi (DSP3). Ditjen Pajak (DJP) akan memetakan risiko kepatuhan wajib pajak yang memiliki transaksi transfer pricing.

Risiko kepatuhan tersebut dilihat berdasarkan pada kemungkinan tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan atas transaksi transfer pricing. Selain itu, risiko juga dilihat dari konsekuensi yang berpotensi timbul akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan atas transaksi transfer pricing.

"KPP menindaklanjuti DSP3 ... dengan melaksanakan pengujian penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atau arm's length principle terhadap transaksi antarpihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa," bunyi SE-39/PJ/2021, dikutip pada Jumat (6/8/2021).

CRM Transfer Pricing adalah salah satu dari 4 aplikasi pajak berbasis analisis data yang diluncurkan DJP pada Juli 2021. Aplikasi ini diimplementasikan bersama dengan Smartweb. Smartweb berperan sebagai alat bantu untuk memberikan gambaran terhadap hubungan istimewa suatu grup usaha.

Dengan adanya CRM Transfer Pricing dan Smartweb ini, transfer pricing diharapkan tidak disalahgunakan oleh wajib pajak untuk mereduksi basis pajak. Simak pula ‘Aplikasi Baru, DJP Awasi Penghindaran Pajak Lewat Transfer Pricing’.

Adapun yang dimaksud dengan DSP3 adalah daftar wajib pajak yang menjadi sasaran penggalian potensi pada tahun berjalan baik melalui pengawasan maupun melalui pemeriksaan.

Merujuk pada SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan, KPP bertugas menyusun peta kepatuhan wajib pajak dan DSP3 pada masing-masing wilayah untuk meningkatkan kualitas penggalian potensi.

"Penyusunan peta kepatuhan dan DSP3 dilakukan berdasarkan analisis terhadap seluruh data dan informasi yang dimiliki oleh KPP dengan mengkombinasikan baik data yang berasal dari sistem informasi yang dimiliki DJP maupun data berdasarkan fakta lapangan," tulis DJP pada SE-15/PJ/2018.

DSP3 harus diperbarui setiap tahun oleh KPP. Adapun beberapa variabel yang digunakan untuk menentukan wajib pajak populasi DSP3 adalah indikasi ketidakpatuhan yang tinggi yang ditunjukkan dengan adanya tax gap, indikasi modus ketidakpatuhan wajib pajak, nilai potensi pajak, kemampuan wajib pajak untuk membayar ketetapan, dan pertimbangan dirjen pajak.

"Berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan kewenangannya, dirjen pajak dapat menetapkan wajib pajak yang akan menjadi DSP3," bunyi SE-15/PJ/2018. (kaw)