Sri Mulyani Ungkap Strategi Pencegahan Korupsi di Bidang Pajak

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan kementeriannya selalu berupaya mengelola keuangan negara secara akuntabel dan bebas korupsi, termasuk dari sisi penerimaan.

Sri Mulyani mengatakan Kemenkeu terus mengawal dan mengembangkan berbagai aksi untuk mencegah korupsi melalui perbaikan regulasi dan kebijakan dari sisi penerimaan. Khusus di bidang pajak, sejumlah strategi diarahkan untuk mencegah korupsi sekaligus mengoptimalkan penerimaan negara.

"Di dalam penerimaan negara yang bersumber dr pajak, Kemenkeu memanfaatkan basis data beneficial owner dalam rangka menggali potensi penerimaan pajak dan memastikan kepemilikan dari kewajiban pajak," katanya dalam Peluncuran Strategi Nasional Pencegahan Korupsi 2021-2022, Selasa (13/4/2021).

Sri Mulyani mengatakan pemerintah, melalui prinsip beneficial owner, dapat menggali pemilik sebenarnya dari penerima penghasilan, baik dividen, bunga, serta royalti. Prinsip itu akan mencegah terjadinya penghindaran pajak atau tindakan koruptif.

Kemenkeu juga telah meningkatkan validitas wajib bayar pada penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di bidang mineral dan batubara (minerba). Peningkatan validitas itu tidak hanya untuk mengerek PNBP, tetapi juga untuk memastikan kepatuhan para wajib pajak di sektor minerba.

Terakhir, Kemenkeu melakukan penguatan proses bisnis di bidang pajak secara digital. Sri Mulyani menyebut penguatan digital itu dilakukan dengan pembaruan sistem inti administrasi perpajakan atau core tax administration system.

"Core tax ini dapat terus memperkuat institusi pajak menjadi kuat, penuh integritas dan profesional, dan yang paling penting memberikan pelayanan secara pasti dan mudah bagi para wajib pajak," ujarnya.

Pembaruan core tax system sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 40/2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan. Beleid itu menyebut pengembangan sistem informasi untuk pembaruan sistem administrasi perpajakan paling sedikit meliputi core tax administration system dan/atau sistem pendukung operasional administrasi perpajakan (operational support tax administration system).

Pembaruan core tax administration system terbagi dalam 4 paket pekerjaan, yakni pengadaan agen pengadaan (procurement agent), pengadaan sistem integrator inti administrasi perpajakan, pengadaan jasa konsultansi owner's agent - project management and quality assurance, serta pengadaan jasa konsultansi owner's agent - change management. (kaw)