Akses DDTC News lebih mudah karena semua informasi pajak sekarang ada dalam genggaman Anda.
Akses DDTC News lebih mudah karena semua informasi pajak sekarang ada dalam genggaman Anda.
With less than a month to go before the European Union enacts new consumer privacy laws for its citizens, companies around the world are updating their terms of service agreements to comply.
The European Union’s General Data Protection Regulation (G.D.P.R.) goes into effect on May 25 and is meant to ensure a common set of data rights in the European Union. It requires organizations to notify users as soon as possible of high-risk data breaches that could personally affect them.
JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah memproyeksikan defisit anggaran tahun ini yang awalnya 2,4% menjadi 2,6% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Pembengkakan anggaran berasal dari adanya tambahan belanja pemerintah.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui pembengkakan anggaran bisa mencapai Rp10 triliun. Menurutnya ada tambahan belanja pemerintah yang harus dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P).
"Kami finalkan APBN-P 2017. Lalu ada beberapa tambahan belanja yang memang perlu dimasukkan dalam anggaran. Jika tidak, kami tidak bisa lakukan otorisasi belanja," ujarnya di Kementerian Keuangan Jakarta, Senin (19/6).
Sri Mulyani menjelaskan pembengkakan anggaran tersebut terkait dengan penyelenggaraan kegiatan Asian Games tahun depan, dan anggaran untuk sertifikasi tanah dengan jumlah penerima yang sangat banyak, serta dana untuk kegiatan pilkada tahun ini.
Selain itu, Sri menyatakan proyek infrastruktur juga membutuhkan anggaran yang cukup untuk mempercepat selesainya pembangunan, khususnya dalam hal pengadaan tanah. Atas dasar seluruh kebutuhan tersebut, pemerintah akhirnya memperlebar defisit.
"Jadi, defisitnya dari Rp330 triliun menjadi Rp367 triliun hingga Rp370 triliun. Maka ada penambahan defisit antara Rp37 triliun hingga Rp40 triliun," ucapnya.
Pemerintah ke depannya akan menghitung ulang alokasi belanja yang mendesak, sekaligus mengecek pengurangan alokasi subsidi. "Diharapkan tidak mengganggu stabilitas pelaksanaan APBN," pungkasnya. (Amu)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.