DEFISIT ANGGARAN

Sri Mulyani Tambah Belanja, Defisit Melebar Jadi 2,6%

Redaksi DDTCNews | Selasa, 20 Juni 2017 | 15:07 WIB
Sri Mulyani Tambah Belanja, Defisit Melebar Jadi 2,6%

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah memproyeksikan defisit anggaran tahun ini yang awalnya 2,4% menjadi 2,6% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Pembengkakan anggaran berasal dari adanya tambahan belanja pemerintah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui pembengkakan anggaran bisa mencapai Rp10 triliun. Menurutnya ada tambahan belanja pemerintah yang harus dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P).

"Kami finalkan APBN-P 2017. Lalu ada beberapa tambahan belanja yang memang perlu dimasukkan dalam anggaran. Jika tidak, kami tidak bisa lakukan otorisasi belanja," ujarnya di Kementerian Keuangan Jakarta, Senin (19/6).

Baca Juga:
Jelang Peluncuran, Sri Mulyani Cek Staf yang Lembur Selesaikan Coretax

Sri Mulyani menjelaskan pembengkakan anggaran tersebut terkait dengan penyelenggaraan kegiatan Asian Games tahun depan, dan anggaran untuk sertifikasi tanah dengan jumlah penerima yang sangat banyak, serta dana untuk kegiatan pilkada tahun ini.

Selain itu, Sri menyatakan proyek infrastruktur juga membutuhkan anggaran yang cukup untuk mempercepat selesainya pembangunan, khususnya dalam hal pengadaan tanah. Atas dasar seluruh kebutuhan tersebut, pemerintah akhirnya memperlebar defisit.

"Jadi, defisitnya dari Rp330 triliun menjadi Rp367 triliun hingga Rp370 triliun. Maka ada penambahan defisit antara Rp37 triliun hingga Rp40 triliun," ucapnya.

Pemerintah ke depannya akan menghitung ulang alokasi belanja yang mendesak, sekaligus mengecek pengurangan alokasi subsidi. "Diharapkan tidak mengganggu stabilitas pelaksanaan APBN," pungkasnya. (Amu)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 23 Desember 2024 | 10:00 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Peluncuran, Sri Mulyani Cek Staf yang Lembur Selesaikan Coretax

Senin, 16 Desember 2024 | 11:05 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

PPN Jadi Naik, Berikut Daftar Lengkap Paket Kebijakan Ekonomi 2025!

Senin, 16 Desember 2024 | 10:47 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Resmi! Pemerintah Umumkan PPN Tetap Naik Jadi 12% Mulai 1 Januari 2025

Senin, 16 Desember 2024 | 10:15 WIB KEBIJAKAN PAJAK

RI Butuh Optimalkan Penerimaan Pajak Demi APBN yang Lebih Sehat

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:30 WIB KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi

Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?