KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Sebut Pertumbuhan Ekonomi 2021 Ditargetkan Dekati 5,5%

Dian Kurniati | Selasa, 28 Juli 2020 | 14:50 WIB
Sri Mulyani Sebut Pertumbuhan Ekonomi 2021 Ditargetkan Dekati 5,5%

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kedua kiri). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/Pool/wsj.

JAKARTA, DDTCNews—Pemerintah menaikkan asumsi dasar proyeksi pertumbuhan ekonomi minimal dalam RAPBN 2021 dari sebelumnya 4,5% sebagaimana disepakati antara pemerintah dan DPR, menjadi 5%.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah dan DPR sebelumnya telah menyepakati asumsi dasar target pertumbuhan ekonomi 2021 sebesar 4,5%-5,5%. Namun, presiden menginginkan proyeksi tersebut mendekati 5,5%.

"Dalam asumsi makro yang kita bahas bersama DPR, memang range di antara 4,5% sampai 5,5%. Kami akan mengupayakan mendekati 5,5%. Jadi antara 5% hingga 5,5%," katanya melalui konferensi video, Selasa (28/7/2020).

Baca Juga:
DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Keputusan target pertumbuhan ekonomi 2021, lanjut Menkeu, akan diputuskan dalam waktu dekat. Nanti, target pertumbuhan ekonomi akan disampaikan presiden saat membacakan nota keuangan APBN 2021 dalam sidang paripurna DPR pada 14 Agustus 2020.

Sri Mulyani menjelaskan pertumbuhan ekonomi negara berkembang biasanya lebih tinggi ketimbang negara maju. Namun, pertumbuhan ekonomi negara berkembang juga sangat tergantung pada kondisi di negara maju.

Dalam menentukan target pertumbuhan ekonomi 2021, Sri Mulyani menjelaskan pemerintah tetap mempertimbangkan berbagai ketidakpastian akibat pandemi Covid-19. Misal, kecepatan penanganan pandemi di seluruh dunia.

Baca Juga:
Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

"Mengenai kapan dan seberapa cepatnya kita bisa mengendalikan Covid, dan menemukan vaksinnya," ujarnya.

Langkah antisipatif juga telah disiapkan pemerintah dalam RAPBN 2021 di antaranya dengan melebarkan defisit anggaran menjadi 5,2% terhadap PDB, lebih lebar ketimbang kesepakatan pemerintah dan DPR sebelumnya sebesar 3,21%-4,17%.

Sri Mulyani menjelaskan pelebaran defisit diperlukan untuk menyiapkan anggaran belanja cadangan senilai Rp179 triliun. Dana itu akan digunakan untuk belanja kesehatan, termasuk dukungan penciptaan vaksin virus Corona.

Baca Juga:
Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

"Kami diminta belanja ini benar-benar bisa ditingkatkan produktivitasnya untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran, dan menimbulkan dampak ekonomi atau manfaat yang paling tinggi," katanya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi optimistis PDB Indonesia tumbuh di atas ekonomi global 2021. IMF, World Bank, dan OECD bahkan memprediksi Indonesia masuk ke dalam kelompok negara dengan pemulihan ekonomi tercepat setelah China pada 2021.

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN