PEJABAT KEMENKEU

Sri Mulyani Resmi Melantik Dua Pejabat Eselon I

Awwaliatul Mukarromah | Selasa, 01 November 2016 | 07:02 WIB
Sri Mulyani Resmi Melantik Dua Pejabat Eselon I Awan Nurmawan Nuh dilantik sebagai Staf Ahli bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak, dan Suahasil Nazara sebagai Kepala BKF di Aula Djuanda, Jakarta, Senin (31/10). (Foto: Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi melantik Suahasil Nazara sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dan Awan Nurmawan Nuh sebagai Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak.

Suahasil Nazara telah menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) BKF sejak 6 Februari 2015 lalu. Sementara, Awan menggantikan Ken Dwijugiasteadi yang sejak Desember tahun lalu ditunjuk sebagai Direktur Jenderal Pajak. Sebelumnya, Awan menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah I.

Dalam sambutannya, Sri Mulyani mengungkapkan kedua posisi yang dilantik merupakan jabatan penting bagi Kemenkeu dalam menjalankan tugasnya dalam mengelola keuangan negara.

Baca Juga:
Kenakan BMAD, Sri Mulyani: Lindungi Industri dari Impor Barang Murah

"BKF merupakan suatu unit yg didesain 10 tahun lalu ketika saya menjadi Menteri Keuangan pertama kali memang merupakan suatu unit yg diharapkan menjadi pusat pemikiran kebijakan fiskal," ujarnya dalam acara pelantikan di Gedung Djuanda Kemenkeu, Senin (31/10).

Dengan dilantiknya Suahasil, Sri Mulyani berharap BKF bisa semakin memainkan perannya dalam mendukung fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kredibel, konsisten, dan berakuntabilitas. Tak hanya itu, kebijakan fiskal ke depan juga diharapkan bisa menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah kondisi perlambatan ekonomi dunia.

Adapun peran Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak makin diperlukan apalagi saat ini program amnesti pajak dan kemampuan pajak dalam meraup penerimaan dalam dua tahun terakhir tengah mendapatkan sorotan.

Baca Juga:
Sri Mulyani Tegaskan Penghematan Belanja Tak Dipengaruhi Kinerja Pajak

"Jabatan [staf ahli] ini penting karena bisa menyentuh regulasi dan institusi. Saya harap Awan bisa menjadi contoh bagi seluruh jajaran pajak di Indonesia yang merupakan simbol untuk reformasi perpajakan secara konsisten,"ujarnya seperti dilansir dari laman resmi Kemenkeu.

Mengakhiri pidatonya Menkeu berpesan bahwa menjadi pejabat pemerintah berarti dituntut tidak hanya kompeten tapi juga berintegritas dan memilki kemampuan leadership yang baik, sehingga dapat menjadi contoh figur yang dipercaya dalam mengelola keuangan negara.

"Saya berharap para pejabat terus menjaga diri, memperbaiki produktifitasnya, skill, knowledge-nya, dan experience untuk kemudian membaginya kepada organisasi," pungkanya. (Amu)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 30 Januari 2025 | 08:55 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Kenakan BMAD, Sri Mulyani: Lindungi Industri dari Impor Barang Murah

Selasa, 28 Januari 2025 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Tegaskan Penghematan Belanja Tak Dipengaruhi Kinerja Pajak

Senin, 27 Januari 2025 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Trump Tarik AS dari Kesepakatan Pajak Global, Ini Kata Sri Mulyani

Senin, 27 Januari 2025 | 13:30 WIB PMK 117/2024

Sri Mulyani Atur Ulang Ketentuan Penghapusan Piutang Pajak

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Dukung Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga oleh Prabowo

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:11 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPh Final 0,5% dan PTKP Rp500 Juta, Intervensi Pemerintah Dukung UMKM?

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pahami Perincian Penelitian Bukti Potong Atas WP Restitusi Dipercepat

Jumat, 31 Januari 2025 | 08:30 WIB KOTA MEDAN

Kini Ada Opsen, Medan Mulai Aktif Tagih Pajak Kendaraan Bermotor

Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:11 WIB KONSULTASI CORETAX

Istri Pilih ‘Hanya Registrasi’ di Coretax, Perlu Lapor SPT Sendiri?

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Ada Fasilitas KITE, Menko Airlangga Ingin Daya Saing UMKM Meningkat