Akses DDTC News lebih mudah karena semua informasi pajak sekarang ada dalam genggaman Anda.
Akses DDTC News lebih mudah karena semua informasi pajak sekarang ada dalam genggaman Anda.
With less than a month to go before the European Union enacts new consumer privacy laws for its citizens, companies around the world are updating their terms of service agreements to comply.
The European Union’s General Data Protection Regulation (G.D.P.R.) goes into effect on May 25 and is meant to ensure a common set of data rights in the European Union. It requires organizations to notify users as soon as possible of high-risk data breaches that could personally affect them.
JAKARTA, DDTCNews – Fraksi-fraksi di DPR menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 yang dilaksanakan pada Kamis (24/8) di DPR RI. Mayoritas dari dewan menyatakan RAPBN 2018 terlalu optimistis untuk dilaksanakan.
Menanggapi hal ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan akan meneliti kembali RAPBN 2018 secara lebih detail.
“Kita akan teliti secara lebih detail dari mulai dari asumsi makro sampai kepada posturnya,” jelasnya setelah rapat paripurna pada Kamis, (24/8) di ruang Nusantara II, Gedung DPR, Jakarta.
Sri Mulyani menambahkan ia beserta jajarannya akan menelaah lagi dari perhitungan asumsi, dampak dari sisi penerimaan, subsidi dan belanja negara.
“Kita akan lihat lagi dari mulai landasan perhitungannya asumsinya, kemudian dari sisi implikasinya terhadap item-item yang ada di dalam APBN apakah itu dari sisi penerimaan, dari sisi subsidi dari sisi pembelanjaan negara,” terangnya.
Lebih lanjut, Sri Mulyani imengatakan hasil dari review tersebut nantinya akan dibahas kembali di DPR dengan masing-masing komisi.
“Selanjutnya, berdasarkan review yang dilakukan, hasilnya akan dibahas dengan masing-masing komisi di DPR,” pungkasnya.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.