Sejumlah penumpang berada di gerbong kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek di Stasiun Manggarai, Jakarta, Rabu (10/7/2024). ANTARA FOTO/Erlangga Bregas Prakoso/YU
JAKARTA, DDTCNews - Wakil Menteri Keuangan I Suahasil Nazara menyebut pemerintah dalam merancang APBN salah satunya mempertimbangkan kondisi demografi.
Suahasil mengatakan demografi selalu memiliki porsi penting dalam perencanaan dan pembangunan ekonomi negara. Alasannya, masyarakatlah akan berada di belakang angka-angka yang tersaji dalam APBN.
"Ada orang yang mendapatkan bantuan, ada orang yang mendapatkan program. Ada orang yang mendapatkan pembiayaan, ada orang yang bayar pajak. Itu orang semua," katanya, dikutip pada Sabtu (31/8/2024).
Suahasil mengatakan APBN menjadi instrumen untuk mencapai tujuan pembangunan, yakni kesejahteraan pada seluruh masyarakat. Dengan bonus demografi Indonesia yang benar, APBN diharapkan mampu mendukung masyarakat mencapai kesejahteraan sebelum usia tua.
Dia menjelaskan salah satu kekhawatirannya dalam menghadapi perubahan struktur demografi yakni penurunan proporsi usia produktif di masa depan. Oleh karena itu, pemerintah perlu bersiap agar produktivitas terus meningkat di masa depan.
APBN pun antara lain berperan untuk memberikan pendidikan yang berkualitas untuk masyarakat. Selain itu, APBN juga memiliki belanja sosial, termasuk perlindungan sosial dan asuransi Kesehatan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menyiapkan generasi yang aktif dan sejahtera.
"Ini suatu tantangan yang besar sekali bagi perekonomian kita," ujarnya.
Pemerintah telah menyampaikan RAPBN beserta nota keuangannya 2025 kepada DPR pada 16 Agustus 2024 lalu. Pada saat ini, pemerintah dan DPR juga tengah membahas RAPBN tersebut untuk kemudian disahkan menjadi undang-undang.
APBN 2025 akan dilaksanakan oleh presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.