KEBIJAKAN FISKAL

Wamenkeu Jelaskan Pentingnya Pertimbangan Demografi Saat Rancang APBN

Dian Kurniati | Sabtu, 31 Agustus 2024 | 15:00 WIB
Wamenkeu Jelaskan Pentingnya Pertimbangan Demografi Saat Rancang APBN

Sejumlah penumpang berada di gerbong kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek di Stasiun Manggarai, Jakarta, Rabu (10/7/2024). ANTARA FOTO/Erlangga Bregas Prakoso/YU

JAKARTA, DDTCNews - Wakil Menteri Keuangan I Suahasil Nazara menyebut pemerintah dalam merancang APBN salah satunya mempertimbangkan kondisi demografi.

Suahasil mengatakan demografi selalu memiliki porsi penting dalam perencanaan dan pembangunan ekonomi negara. Alasannya, masyarakatlah akan berada di belakang angka-angka yang tersaji dalam APBN.

"Ada orang yang mendapatkan bantuan, ada orang yang mendapatkan program. Ada orang yang mendapatkan pembiayaan, ada orang yang bayar pajak. Itu orang semua," katanya, dikutip pada Sabtu (31/8/2024).

Baca Juga:
Capai Target 2024, Kanwil DJP Jakarta Barat Kumpulkan Rp64,7 Triliun

Suahasil mengatakan APBN menjadi instrumen untuk mencapai tujuan pembangunan, yakni kesejahteraan pada seluruh masyarakat. Dengan bonus demografi Indonesia yang benar, APBN diharapkan mampu mendukung masyarakat mencapai kesejahteraan sebelum usia tua.

Dia menjelaskan salah satu kekhawatirannya dalam menghadapi perubahan struktur demografi yakni penurunan proporsi usia produktif di masa depan. Oleh karena itu, pemerintah perlu bersiap agar produktivitas terus meningkat di masa depan.

APBN pun antara lain berperan untuk memberikan pendidikan yang berkualitas untuk masyarakat. Selain itu, APBN juga memiliki belanja sosial, termasuk perlindungan sosial dan asuransi Kesehatan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menyiapkan generasi yang aktif dan sejahtera.

Baca Juga:
Penjelasan DJP soal Hitung PPN dengan DPP 11/12 yang Tidak Otomatis

"Ini suatu tantangan yang besar sekali bagi perekonomian kita," ujarnya.

Pemerintah telah menyampaikan RAPBN beserta nota keuangannya 2025 kepada DPR pada 16 Agustus 2024 lalu. Pada saat ini, pemerintah dan DPR juga tengah membahas RAPBN tersebut untuk kemudian disahkan menjadi undang-undang.

APBN 2025 akan dilaksanakan oleh presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 24 Januari 2025 | 10:00 WIB KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Capai Target 2024, Kanwil DJP Jakarta Barat Kumpulkan Rp64,7 Triliun

Jumat, 24 Januari 2025 | 08:52 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Penjelasan DJP soal Hitung PPN dengan DPP 11/12 yang Tidak Otomatis

Kamis, 23 Januari 2025 | 18:30 WIB KANWIL DJP JAKARTA UTARA

Kanwil DJP Jakarta Utara Berhasil Realisasikan Target Pajak 2024

Kamis, 23 Januari 2025 | 09:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pangkas Anggaran Perjalanan Dinas, Prabowo: Bisa Hemat Rp20 Triliun

BERITA PILIHAN
Jumat, 24 Januari 2025 | 19:15 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Targetkan Aturan Insentif Fiskal 2025 Rampung Bulan Ini

Jumat, 24 Januari 2025 | 19:00 WIB PMK 136/2024

Beban Pajak Minimum Global Bisa Ditekan dengan SBIE, Apa Itu?

Jumat, 24 Januari 2025 | 18:30 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Pajak atas Biaya Overhead dari Luar Negeri

Jumat, 24 Januari 2025 | 18:10 WIB DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Dibuka! Batch Terbaru Pelatihan Intensif Transfer Pricing DDTC Academy

Jumat, 24 Januari 2025 | 18:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Masyarakat Nonpeserta BPJS Bisa Ikut Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Jumat, 24 Januari 2025 | 17:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani: Pajak Minimum Global Bikin Iklim Investasi Lebih Sehat

Jumat, 24 Januari 2025 | 15:30 WIB PROFIL PERPAJAKAN KONGO

Seputar Aturan Perpajakan Kongo, PPN-nya Pakai Skema Multi-Tarif

Jumat, 24 Januari 2025 | 14:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Hadiri Acara WEF, Trump Tawarkan Tarif Pajak 15 Persen untuk Investor