DPR RI

Demi Transparansi, BAKN DPR Bakal Sampaikan Laporan Kinerja Berkala

Muhamad Wildan | Rabu, 30 Oktober 2024 | 08:45 WIB
Demi Transparansi, BAKN DPR Bakal Sampaikan Laporan Kinerja Berkala

Pekerja memasang dan menata karpet lantai Ruang Rapat Paripurna I Gedung Nusantara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/10/2024). Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka nantinya akan diambil sumpahnya di ruang tersebut sebagai Presiden dan Wakil Presiden masa bakti 2024 - 2029 pada Minggu (20/10). ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/nym.

JAKARTA, DDTCNews - Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR berkomitmen untuk menyampaikan laporan kinerja badan secara berkala melalui rapat paripurna.

Wakil Ketua BAKN Herman Khaeron berpandangan laporan kinerja perlu disampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban BAKN kepada publik.

"Sebelumnya, BAKN itu melaporkan kinerja di paripurna, ini sempat berhenti dalam beberapa periode ini. Kami berpikir bahwa [laporan ini] adalah pertanggungjawaban kepada seluruh masyarakat Indonesia, pertanggungjawaban kepada pimpinan DPR, pertanggungjawaban kepada publik," ujar Herman, dikutip Rabu (30/10/2024).

Baca Juga:
WP Keluhkan soal Penggunaan Coretax DJP, Begini Tanggapan Anggota DPR

Menurut Herman, penyampaian laporan secara rutin oleh alat kelengkapan dewan (AKD) bukanlah suatu hal yang baru. Contohnya, Badan Anggaran (Banggar) DPR memberikan laporan terkait siklus anggaran secara periodik melalui rapat paripurna.

Herman berharap pelaporan kinerja melalui rapat paripurna akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi BAKN kepada masyarakat.

"Kami meminta agar juga diberikan ruang yang lebih terbuka untuk kami mendalami berbagai persoalan dan melaporkannya secara berkala di rapat paripurna. Ini merupakan pertanggungjawaban kami kepada publik," kata Herman.

Baca Juga:
Perkuat Basis Pajak, Anggota DPR Dorong Pemerintah Stabilkan Ekonomi

Perlu diketahui, BAKN adalah AKD di DPR yang bertugas melakukan penelaahan terhadap temuan-temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil telaahan atas temuan BPK tersebut akan disampaikan oleh BAKN kepada komisi-komisi terkait.

Tak hanya itu, BAKN juga bisa menindaklanjuti hasil pembahasan komisi terhadap hasil pemeriksaan BPK yang dilakukan berdasarkan permintaan komisi di DPR.

Pada periode 2024-2029, Anggota DPR dari Fraksi PDIP Andreas Eddy Susetyo terpilih menjadi ketua BAKN. Adapun 4 anggota DPR yang terpilih menjadi wakil ketua BAKN antara lain Andi Achmad Dara dari Fraksi Partai Golkar, Endipat Wijaya dari Fraksi Partai Gerindra, Habib Idrus Salim Aljufri dari Fraksi PKS, dan Herman Khaeron dari Fraksi Partai Demokrat. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 24 Januari 2025 | 10:30 WIB CORETAX SYSTEM

WP Keluhkan soal Penggunaan Coretax DJP, Begini Tanggapan Anggota DPR

Minggu, 19 Januari 2025 | 12:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Perkuat Basis Pajak, Anggota DPR Dorong Pemerintah Stabilkan Ekonomi

Sabtu, 04 Januari 2025 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DPR Beri Catatan Soal Tarif PPN, PMK 131 Dinilai Masih Muat Kerancuan

Jumat, 03 Januari 2025 | 15:00 WIB PENERIMAAN PAJAK

PPN 12% Hanya Untuk Barang Mewah, Potensi Pajak Cuma Rp3,2 Triliun

BERITA PILIHAN
Senin, 27 Januari 2025 | 11:30 WIB PERDAGANGAN BERJANGKA

Nilai Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi 2024 Naik 29,3 Persen

Senin, 27 Januari 2025 | 10:00 WIB PMK 119/2024

Pemerintah Perinci Objek Penelitian atas PKP Berisiko Rendah

Senin, 27 Januari 2025 | 09:00 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Siap-Siap SBN Ritel Perdana 2025! Besok Dirilis ORI027T3 dan ORI027T6

Senin, 27 Januari 2025 | 08:43 WIB LAYANAN PAJAK

Butuh Layanan Pajak? Kantor Pajak Baru Buka Lagi 30 Januari 2025

Senin, 27 Januari 2025 | 08:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pembaruan Objek Penelitian PKP Berisiko Rendah untuk Cairkan Restitusi

Senin, 27 Januari 2025 | 08:00 WIB KOTA PALANGKA RAYA

Bayar Pajak Sudah Serba Online, Kepatuhan WP Ditarget Membaik

Minggu, 26 Januari 2025 | 14:30 WIB PERATURAN PAJAK

Soal DPP Nilai Lain atas Jasa Penyediaan Tenaga Kerja, Ini Kata DJP

Minggu, 26 Januari 2025 | 13:30 WIB PERDAGANGAN KARBON

Luncurkan Perdagangan Karbon Internasional di IDXCarbon, Ini Kata BEI