SKEMA KPBU

Sri Mulyani: Pembangunan Infrastruktur Sangat Mendesak

Awwaliatul Mukarromah | Kamis, 30 November 2017 | 11:55 WIB
Sri Mulyani: Pembangunan Infrastruktur Sangat Mendesak

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah menyatakan pembangunan infrastruktur di Indonesia sangat mendesak. Oleh karena itu, dalam tiga tahun terakhir pemerintah sangat gencar mewujudkan pembangunan infrastruktur secara merata di dalam negeri.

"Kebutuhan membangun sangat urgent dan tinggi," tegas Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam acara Indonesia PPP Day 2017 di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (29/11).

Menurutnya, pembangunan infrastruktur harus didukung oleh pemerintah daerah. Pemerintah pusat telah menyediakan berbagai format agar pembangunan bisa terwujud lebih cepat. Salah satunya melalui Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU).

Baca Juga:
Sri Mulyani: Kebijakan Harga Gas Bumi Kerek Setoran Pajak Perusahaan

"Banyak proyek yang bisa dijalankan dengan skema tersebut, mulai dari pengelolaan sampah, pembangunan pasar, pelabuhan, bandara, hingga jalan," paparnya.

Sri Mulyani juga mengingatkan, agar skema KPBU berjalan mulus maka pemerintah daerah harus matang mulai dari perencanaan.

"Perencanaan itu penting, bagaimana menyusun struktur dan legalnya agar memberikan kepercayaan, dan private masuk," pungkasnya. (Amu)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 26 Januari 2025 | 09:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani: Kebijakan Harga Gas Bumi Kerek Setoran Pajak Perusahaan

Jumat, 24 Januari 2025 | 19:15 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Targetkan Aturan Insentif Fiskal 2025 Rampung Bulan Ini

Jumat, 24 Januari 2025 | 17:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani: Pajak Minimum Global Bikin Iklim Investasi Lebih Sehat

Jumat, 24 Januari 2025 | 09:30 WIB CORETAX SYSTEM

Coretax System Terus Disempurnakan, Sri Mulyani Minta Dukungan WP

BERITA PILIHAN
Senin, 27 Januari 2025 | 10:00 WIB PMK 119/2024

Pemerintah Perinci Objek Penelitian atas PKP Berisiko Rendah

Senin, 27 Januari 2025 | 09:00 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Siap-Siap SBN Ritel Perdana 2025! Besok Dirilis ORI027T3 dan ORI027T6

Senin, 27 Januari 2025 | 08:43 WIB LAYANAN PAJAK

Butuh Layanan Pajak? Kantor Pajak Baru Buka Lagi 30 Januari 2025

Senin, 27 Januari 2025 | 08:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pembaruan Objek Penelitian PKP Berisiko Rendah untuk Cairkan Restitusi

Senin, 27 Januari 2025 | 08:00 WIB KOTA PALANGKA RAYA

Bayar Pajak Sudah Serba Online, Kepatuhan WP Ditarget Membaik

Minggu, 26 Januari 2025 | 14:30 WIB PERATURAN PAJAK

Soal DPP Nilai Lain atas Jasa Penyediaan Tenaga Kerja, Ini Kata DJP

Minggu, 26 Januari 2025 | 13:30 WIB PERDAGANGAN KARBON

Luncurkan Perdagangan Karbon Internasional di IDXCarbon, Ini Kata BEI

Minggu, 26 Januari 2025 | 13:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Tarif Bea Masuk Trump terhadap 2 Negara Ini Lebih Tinggi dari China