PEMERATAAN EKONOMI

Sri Mulyani Minta Bea Cukai Turun Tangan Bantu UMKM Maluku

Redaksi DDTCNews | Senin, 12 Maret 2018 | 11:28 WIB
Sri Mulyani Minta Bea Cukai Turun Tangan Bantu UMKM Maluku

TIDORE, DDTCNews – Aktivitas ekonomi di luar wilayah Jawa terus digenjot pemerintah pusat. Pasalnya, potensi ekonomi di luar Jawa khususnya di kawasan Indonesia Timur belum tergarap dengan sempurna.

Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menghadiri serangkaian kunjungan kerja ke Ternate dan Tidore untuk melakukan diseminasi Dana Desa. Secara spesifik dia meminta Ditjen Bea dan Cukai untuk melakukan asistensi bagi pengusaha lokal yang memiliki komoditas siap ekspor.

"Saya meminta jajaran Bea dan Cukai agar membantu apabila ada produk yang siap ekspor," katanya, Kamis (8/3).

Baca Juga:
Jelang Peluncuran, Sri Mulyani Cek Staf yang Lembur Selesaikan Coretax

Menurut mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu wilayah Maluku secara umum memiliki potensi besar di bidang kelautan. Oleh karena itu, perlu asistensi pemangku kepentingan agar potensi ini bisa benar-benar menggerakkan roda ekonomi lokal.

"Salah satu potensinya yang luar biasa adalah kualitas ikan yang luar biasa segar. Saya dengar dari jajaran Bea dan Cukai pertama kali Tidore (bisa) ekspor langsung ke Jepang. Pertama sekali 17 tahun yang lalu (tapi) sekarang tidak lagi," terang Sri Mulyani dilansir laman Kemenkeu.

Oleh karena itu, perangkat desa harus mengetahui potensi produk dan kualitas yang ada di wilayahnya. Kemudian bertahap meningkatkan kemampuan desa dalam memproduksi barang tersebut.

Baca Juga:
PPN Jadi Naik, Berikut Daftar Lengkap Paket Kebijakan Ekonomi 2025!

"Masyarakat harus tahu barang apa yang diminati pasar nasional atau internasional. Untuk itu, kita buka akses informasi serta konsultasi bagi Kepala Desa yang ingin melakukan ekspor. Tim Direktorat Jenderal Bea dan Cukai akan siap membantu," jelasnya.

Tidak kalah penting, Sri Mulyani juga menjelaskan bahwa desa perlu membuat program yang sifatnya fokus pada satu sektor. Misalnya membangun infrastruktur yang sangat dibutuhkan masyarakat menggunakan material yang ada di desa tersebut ataupun membangun sanitasi sebagai pendukung kegiatan ekonomi. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 23 Desember 2024 | 10:00 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Peluncuran, Sri Mulyani Cek Staf yang Lembur Selesaikan Coretax

Senin, 16 Desember 2024 | 11:05 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

PPN Jadi Naik, Berikut Daftar Lengkap Paket Kebijakan Ekonomi 2025!

Senin, 16 Desember 2024 | 10:47 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Resmi! Pemerintah Umumkan PPN Tetap Naik Jadi 12% Mulai 1 Januari 2025

Minggu, 15 Desember 2024 | 13:13 WIB PEREKONOMIAN GLOBAL

Sri Mulyani Waspadai Dampak Kebijakan Trump terhadap Ekonomi Indonesia

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra