PEMERATAAN EKONOMI

Sri Mulyani Minta Bea Cukai Turun Tangan Bantu UMKM Maluku

Redaksi DDTCNews | Senin, 12 Maret 2018 | 11:28 WIB
Sri Mulyani Minta Bea Cukai Turun Tangan Bantu UMKM Maluku

TIDORE, DDTCNews – Aktivitas ekonomi di luar wilayah Jawa terus digenjot pemerintah pusat. Pasalnya, potensi ekonomi di luar Jawa khususnya di kawasan Indonesia Timur belum tergarap dengan sempurna.

Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menghadiri serangkaian kunjungan kerja ke Ternate dan Tidore untuk melakukan diseminasi Dana Desa. Secara spesifik dia meminta Ditjen Bea dan Cukai untuk melakukan asistensi bagi pengusaha lokal yang memiliki komoditas siap ekspor.

"Saya meminta jajaran Bea dan Cukai agar membantu apabila ada produk yang siap ekspor," katanya, Kamis (8/3).

Baca Juga:
Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

Menurut mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu wilayah Maluku secara umum memiliki potensi besar di bidang kelautan. Oleh karena itu, perlu asistensi pemangku kepentingan agar potensi ini bisa benar-benar menggerakkan roda ekonomi lokal.

"Salah satu potensinya yang luar biasa adalah kualitas ikan yang luar biasa segar. Saya dengar dari jajaran Bea dan Cukai pertama kali Tidore (bisa) ekspor langsung ke Jepang. Pertama sekali 17 tahun yang lalu (tapi) sekarang tidak lagi," terang Sri Mulyani dilansir laman Kemenkeu.

Oleh karena itu, perangkat desa harus mengetahui potensi produk dan kualitas yang ada di wilayahnya. Kemudian bertahap meningkatkan kemampuan desa dalam memproduksi barang tersebut.

Baca Juga:
Kembali Dilantik Jadi Menkeu, Begini Pesan Sri Mulyani kepada Jajaran

"Masyarakat harus tahu barang apa yang diminati pasar nasional atau internasional. Untuk itu, kita buka akses informasi serta konsultasi bagi Kepala Desa yang ingin melakukan ekspor. Tim Direktorat Jenderal Bea dan Cukai akan siap membantu," jelasnya.

Tidak kalah penting, Sri Mulyani juga menjelaskan bahwa desa perlu membuat program yang sifatnya fokus pada satu sektor. Misalnya membangun infrastruktur yang sangat dibutuhkan masyarakat menggunakan material yang ada di desa tersebut ataupun membangun sanitasi sebagai pendukung kegiatan ekonomi. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:45 WIB PERPRES 139/2024

Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

Selasa, 22 Oktober 2024 | 09:30 WIB KABINET MERAH PUTIH

Kembali Dilantik Jadi Menkeu, Begini Pesan Sri Mulyani kepada Jajaran

Senin, 21 Oktober 2024 | 16:15 WIB KABINET MERAH PUTIH

Anggito: Belum Ada Pembagian Tugas yang Formal Antar Wamenkeu

Senin, 21 Oktober 2024 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Wajah-Wajah Lama Masih Isi Tim Ekonomi Prabowo-Gibran

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN