Sri Mulyani Kantongi Resep Agar Ekonomi Indonesia Kuat Hadapi Gejolak

JAKARTA, DDTCNews – Agar ekonomi Indonesia memiliki daya tahan yang kuat terhadap goncangan dari sisi global, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memiliki ‘resep’ tersendiri.

Menurutnya, ada 4 aspek fundamental yang perlu diperbaiki secara berkelanjutan. Keempat aspek itu adalah produktivitas, daya saing terkait defisit neraca transasksi berjalan, pendalaman pasar keuangan, serta kebijakan struktural untuk memperbaiki investasi.

“Bauran kebijakan tersebut [mencakup 4 aspek] diharapkan akan membuat Indonesia mempunyai resilience dalam menghadapi gejolak global maupun perubahan di dalam negeri,” katanya dalam Breakfast Forum Iluni FEB UI, seperti dikutip dari laman resmi Kemenkeu, Jumat (9/8/2019).

Menurutnya, gejolak baik dari luar maupun domestik sering tidak bisa diprediksi dan dinamis. Dia memberi contoh kondisi krisis keuangan atau kebijakan di negara-negara maju, fluktuasi harga minyak dan komoditas lainnya, perang dagang, tapper tantrum, dan perang mata uang.

Pemerintah, sambungnya, bekerja sama dengan para stakeholders terkait – seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan—untuk melakukan bauran kebijakan yang tepat. Hal ini diyakini mampu memperkuat fundamental ekonomi Indonesia.

Dia menekankan perlunya kemandirian ekonomi yang bersumber dari dalam negeri agar Indonesia mampu bertahan terhadap goncangan. Indonesia, sambungnya, memiliki modal yang sangat menjanjikan dari sisi jumlah penduduk, potensi ekonomi, geografis, dan kekayaan alam.

Sri Mulyani juga menjelaskan 4 kontribusi kebijakan fiskal Kemenkeu dalam proses transformasi ekonomi Indonesia. Pertama, alokasi anggaran Pendidikan dalam 10 tahun terakhir sebanyak 20% dari APBN. Hal ini untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan rasio produktivitas.

“Isu kebijakan sektor pendidikan akan kita bahas terus-menerus. Dengan perbaikan kualitas SDM maka Indonesia akan mampu keluar dari middle-income trap dan melakukan transformasi ekonomi,” imbuhnya.

Kedua, peningkatan sistem jaminan kesehatan agar berkelanjutan. Langkah ini ditempuh melalui Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), pelatihan-pelatihan, Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Ketiga, alokasi anggaran infrastuktur yang tercatat paling besar kedua di dalam APBN setelah pendidikan. Mengingat kebutuhan anggaran infrastruktur yang tinggi, pemerintah juga mendorong kebijakan dengan sektor publik yaitu Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Keempat, reformasi birokrasi. Sri Mulyani mengatakan ekonomi Indonesia pada saat ini memiliki biaya tinggi. Indonesia perlu membuat sistem agar orang-orangnya lebih fokus pada substansi daripada penunjang.

“Inilah tantangan kita, mendesain birokrasi yang lebih efisien,” tuturnya. (kaw)