KEBIJAKAN FISKAL

Sri Mulyani: Efektivitas Belanja Pemda Perlu Ditingkatkan

Redaksi DDTCNews | Selasa, 21 Mei 2019 | 10:06 WIB
Sri Mulyani: Efektivitas Belanja Pemda Perlu Ditingkatkan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2020 dalam Rapat Paripurna DPR. (foto: Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews – Alokasi anggaran ke daerah terus meningkat setiap tahunnya. Penguatan desentralisasi fiskal akan menjadi garapan Kemenkeu dalam pelaksanaan anggaran tahun depan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan lebih dari sepertiga belanja negara dialokasikan untuk transfer ke daerah dan dana desa. Oleh karena itu, kualitas penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah (pemda) seharusnya juga ikut meningkat.

“Belanja pemda perlu ditingkatkan efektivitasnya untuk mendorong peningkatan pelayanan dasar publik untuk mengurangi kesenjangan dan kemiskinan,” katanya di Kompleks Parlemen, (21/5/2019).

Baca Juga:
Jelang Peluncuran, Sri Mulyani Cek Staf yang Lembur Selesaikan Coretax

Menurutnya, belanja daerah yang berkualitas tidak hanya berguna bagi perbaikan derajat kehidupan masyarakat lokal. Lebih jauh, peningkatan kualitas desentralisasi fiskal diharapkan dapat mendorong peningkatan perekonomian daerah.

Strategi untuk memperbaiki kualitas fiskal daerah, lanjut Sri Mulyani, menjadi salah satu upaya penguatan anggaran pada 2020. Sejalan dengan hal tersebut, beberapa kegiatan akan dilakukan oleh otoritas fiskal.

Penguatan alokasi anggaran difokuskan pada pembangunan manusia dan perlindungan sosial yang komprehensif. Selain itu, pembangunan infrastruktur yang dalam beberapa tahun terakhir dilakukan secara masif akan terus dilanjutkan.

Baca Juga:
PPN Jadi Naik, Berikut Daftar Lengkap Paket Kebijakan Ekonomi 2025!

Selain itu, salah satu aspek yang tidak kalah penting adalah reformasi institusional. Pasalnya, reformasi tersebut dapat mendukung upaya untuk meningkatkan daya saing.

“Reformasi terus dilakukan untuk menciptakan tata kelola yang baik dengan birokrasi yang efisien, kompeten, berintegritas, dan profesional,” imbuhnya. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 23 Desember 2024 | 10:00 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Peluncuran, Sri Mulyani Cek Staf yang Lembur Selesaikan Coretax

Senin, 16 Desember 2024 | 11:05 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

PPN Jadi Naik, Berikut Daftar Lengkap Paket Kebijakan Ekonomi 2025!

Senin, 16 Desember 2024 | 10:47 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Resmi! Pemerintah Umumkan PPN Tetap Naik Jadi 12% Mulai 1 Januari 2025

Minggu, 15 Desember 2024 | 13:13 WIB PEREKONOMIAN GLOBAL

Sri Mulyani Waspadai Dampak Kebijakan Trump terhadap Ekonomi Indonesia

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bagaimana Cara Peroleh Diskon 50 Persen Listrik Januari-Februari 2025?