KEBIJAKAN FISKAL

Sri Mulyani: Efektivitas Belanja Pemda Perlu Ditingkatkan

Redaksi DDTCNews | Selasa, 21 Mei 2019 | 10:06 WIB
Sri Mulyani: Efektivitas Belanja Pemda Perlu Ditingkatkan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2020 dalam Rapat Paripurna DPR. (foto: Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews – Alokasi anggaran ke daerah terus meningkat setiap tahunnya. Penguatan desentralisasi fiskal akan menjadi garapan Kemenkeu dalam pelaksanaan anggaran tahun depan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan lebih dari sepertiga belanja negara dialokasikan untuk transfer ke daerah dan dana desa. Oleh karena itu, kualitas penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah (pemda) seharusnya juga ikut meningkat.

“Belanja pemda perlu ditingkatkan efektivitasnya untuk mendorong peningkatan pelayanan dasar publik untuk mengurangi kesenjangan dan kemiskinan,” katanya di Kompleks Parlemen, (21/5/2019).

Baca Juga:
Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

Menurutnya, belanja daerah yang berkualitas tidak hanya berguna bagi perbaikan derajat kehidupan masyarakat lokal. Lebih jauh, peningkatan kualitas desentralisasi fiskal diharapkan dapat mendorong peningkatan perekonomian daerah.

Strategi untuk memperbaiki kualitas fiskal daerah, lanjut Sri Mulyani, menjadi salah satu upaya penguatan anggaran pada 2020. Sejalan dengan hal tersebut, beberapa kegiatan akan dilakukan oleh otoritas fiskal.

Penguatan alokasi anggaran difokuskan pada pembangunan manusia dan perlindungan sosial yang komprehensif. Selain itu, pembangunan infrastruktur yang dalam beberapa tahun terakhir dilakukan secara masif akan terus dilanjutkan.

Baca Juga:
Kembali Dilantik Jadi Menkeu, Begini Pesan Sri Mulyani kepada Jajaran

Selain itu, salah satu aspek yang tidak kalah penting adalah reformasi institusional. Pasalnya, reformasi tersebut dapat mendukung upaya untuk meningkatkan daya saing.

“Reformasi terus dilakukan untuk menciptakan tata kelola yang baik dengan birokrasi yang efisien, kompeten, berintegritas, dan profesional,” imbuhnya. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:45 WIB PERPRES 139/2024

Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

Selasa, 22 Oktober 2024 | 09:30 WIB KABINET MERAH PUTIH

Kembali Dilantik Jadi Menkeu, Begini Pesan Sri Mulyani kepada Jajaran

Senin, 21 Oktober 2024 | 16:15 WIB KABINET MERAH PUTIH

Anggito: Belum Ada Pembagian Tugas yang Formal Antar Wamenkeu

Senin, 21 Oktober 2024 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Wajah-Wajah Lama Masih Isi Tim Ekonomi Prabowo-Gibran

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN