KEBIJAKAN FISKAL

Sri Mulyani: Efektivitas Belanja Pemda Perlu Ditingkatkan

Redaksi DDTCNews | Selasa, 21 Mei 2019 | 10:06 WIB
Sri Mulyani: Efektivitas Belanja Pemda Perlu Ditingkatkan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2020 dalam Rapat Paripurna DPR. (foto: Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews – Alokasi anggaran ke daerah terus meningkat setiap tahunnya. Penguatan desentralisasi fiskal akan menjadi garapan Kemenkeu dalam pelaksanaan anggaran tahun depan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan lebih dari sepertiga belanja negara dialokasikan untuk transfer ke daerah dan dana desa. Oleh karena itu, kualitas penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah (pemda) seharusnya juga ikut meningkat.

“Belanja pemda perlu ditingkatkan efektivitasnya untuk mendorong peningkatan pelayanan dasar publik untuk mengurangi kesenjangan dan kemiskinan,” katanya di Kompleks Parlemen, (21/5/2019).

Baca Juga:
Jadi Kontributor Pajak Terbesar, Manufaktur Diklaim Pulih Merata

Menurutnya, belanja daerah yang berkualitas tidak hanya berguna bagi perbaikan derajat kehidupan masyarakat lokal. Lebih jauh, peningkatan kualitas desentralisasi fiskal diharapkan dapat mendorong peningkatan perekonomian daerah.

Strategi untuk memperbaiki kualitas fiskal daerah, lanjut Sri Mulyani, menjadi salah satu upaya penguatan anggaran pada 2020. Sejalan dengan hal tersebut, beberapa kegiatan akan dilakukan oleh otoritas fiskal.

Penguatan alokasi anggaran difokuskan pada pembangunan manusia dan perlindungan sosial yang komprehensif. Selain itu, pembangunan infrastruktur yang dalam beberapa tahun terakhir dilakukan secara masif akan terus dilanjutkan.

Baca Juga:
Kenakan BMAD, Sri Mulyani: Lindungi Industri dari Impor Barang Murah

Selain itu, salah satu aspek yang tidak kalah penting adalah reformasi institusional. Pasalnya, reformasi tersebut dapat mendukung upaya untuk meningkatkan daya saing.

“Reformasi terus dilakukan untuk menciptakan tata kelola yang baik dengan birokrasi yang efisien, kompeten, berintegritas, dan profesional,” imbuhnya. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 01 Februari 2025 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Jadi Kontributor Pajak Terbesar, Manufaktur Diklaim Pulih Merata

Kamis, 30 Januari 2025 | 08:55 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Kenakan BMAD, Sri Mulyani: Lindungi Industri dari Impor Barang Murah

Selasa, 28 Januari 2025 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Tegaskan Penghematan Belanja Tak Dipengaruhi Kinerja Pajak

Senin, 27 Januari 2025 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Trump Tarik AS dari Kesepakatan Pajak Global, Ini Kata Sri Mulyani

BERITA PILIHAN
Minggu, 02 Februari 2025 | 15:30 WIB PMK 119/2024

Bertambah! Aspek Penelitian Restitusi Dipercepat WP Kriteria Tertentu

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ajukan NPWP Non-Efektif, WP Perlu Cabut Status PKP Dahulu

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:30 WIB KEPALA BPPK ANDIN HADIYANTO

‘Tak Hanya Unggul Teknis, SDM Kemenkeu Juga Perlu Berintegritas’

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

DJP Terbitkan Buku Manual Coretax terkait Modul Pembayaran

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:15 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Lima Hal yang Membuat Suket PP 55 Dicabut Kantor Pajak

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:00 WIB KOTA BANTUL

Banyak Penambang Tak Terdaftar, Setoran Pajak MBLB Hanya Rp20,9 Juta

Minggu, 02 Februari 2025 | 12:00 WIB CORETAX DJP

PIC Kini Bisa Delegasikan Role Akses Pemindahbukuan di Coretax DJP

Minggu, 02 Februari 2025 | 11:30 WIB KOTA MEDAN

Wah! Medan Bisa Kumpulkan Rp784,16 Miliar dari Opsen Pajak

Minggu, 02 Februari 2025 | 10:30 WIB PMK 116/2024

Organisasi dan Tata Kerja Setkomwasjak, Unduh Peraturannya di Sini