Sri Mulyani: Daerah Butuh Menteri Keuangan yang Baik untuk Kelola APBD

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap kualitas pengelolaan APBD terus meningkat. Tujuannya, daerah memiliki kemampuan untuk menahan setiap guncangan yang terjadi pada perekonomian.

Sri Mulyani mengatakan implementasi UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) akan mendukung perbaikan kualitas pengelolaan APBD. Secara bersamaan, dia juga berharap setiap pemda memiliki sosok yang tepat untuk mengelola APBD di daerah masing-masing.

"Kita sebetulnya minta daerah makin memiliki ability untuk shock absorber, yang berarti daerah membutuhkan menteri-menteri keuangan yang baik juga," katanya dalam rapat kerja bersama DPD, Selasa (7/6/2022).

Sri Mulyani mengatakan kebijakan transfer ke daerah pada 2023 akan diwarnai dengan implementasi UU HKPD. Di sisi lain, pemerintah juga akan menjaga rasio dana transfer terhadap PDB sebesar 4,0%-4,1%.

Menurutnya, terdapat sejumlah manfaat dari pelaksanaan UU HKPD seperti peningkatan sinergi kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah. Kemudian, beleid tersebut juga akan meningkatkan kemampuan perpajakan daerah dengan tetap menjaga iklim investasi, kemudahan berusaha, dan kesejahteraan masyarakat.

Dia menilai pengelolaan keuangan daerah selama ini cenderung masih tergantung dengan APBN. Ketika memperoleh transfer besar, biasanya sebagian dana pada akhirnya hanya akan mengendap di bank.

Sementara jika dana transfernya berkurang, ruang pemda dalam menggerakkan ekonomi akan menjadi lumpuh.

Apabila kemampuan perpajakan daerah meningkat, Sri Mulyani meyakini kemampuan daerah dalam menjadi shock absorber juga akan lebih baik. Bahkan ketika kemampuan perpajakan daerah tidak mencukupi, daerah dapat memanfaatkan berbagai instrumen pembiayaan untuk mengatasi keterbatasan fiskal melalui creative financing, melakukan integrated funding, dan pengembangan pembiayaan berkelanjutan.

"Mestinya mereka juga bisa lakukan apa yang disebut stabilisasi antarwaktu dan antarpos," ujarnya. (sap)