Sri Mulyani Bakal Tebar Insentif Asalkan Syarat Ini Terpenuhi

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan menegaskan peluang pemberian insentif fiskal masih akan terbuka lebar pada tahun ini. Namun, otoritas menegaskan guyuran insentif diberikan jika ada nilai tambah untuk perekonomian nasional.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan tersebut kepada pelaku usaha. Dia mengaku tidak segan-segan untuk memberikan fasilitas atau insentif fiskal. Lagi-lagi, insentif siap diberikan sepanjang memberikan nilai tambah bagi perekonomian.

“Pesannya bukan selalu bayar pajak, tapi saya punya banyak insentif untuk Bapak/Ibu [pelaku usaha],” katanya dalam Dialog Ekonomi dan Kebijakan Fiskal di Kantor Ditjen Pajak (DJP), Selasa (19/2/2019).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyampaikan pajak yang tidak dipungut idealnya dikonversi menjadi ekspansi dunia usaha. Kegiatan investasi baru dan penambahan jumlah tenaga kerja menjadi syarat utama pemberian insentif.

Dengan demikian, penerimaan negara yang hilang akibat pemberian insentif terbayar lunas atau terkompensasi. Bahkan, pemberian insentif diharapkan memberi efek instan bagi ekonomi karena digunakan langsung oleh pelaku usaha untuk perluasan bisnisnya.

“Bapak/Ibu bayar Rp1 triliun masuk ke kas negara dan saya pakai untuk gaji guru dan lain-lain. Namun, kalau uang itu tetap di kantong Bapak/Ibu dan digunakan untuk investasi baru jangan-jangan dampaknya lebih bagus ke ekonomi dari pada habis untuk subsidi yang tidak jelas,” jelas Sri Mulyani.

Skema pemberian insentif ini, menurutnya, menjadi tantangan tersendiri bagi otoritas fiskal. Desain insentif yang memberikan nilai tambah merupakan hukum wajib agar penerimaan yang hilang tidak menguap, tapi berubah bentuk menjadi pendorong ekonomi bergerak ebih cepat.

“Saya mau desain insentif sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, sehingga kesempatan kerja tercipta, investasi tumbuh dan ekspor kita juga naik. Jadi, ini tantangan juga untuk anak buah kita sendiri [terkait desain kebijakan insentif],” tandasnya. (kaw)